BAUBAU, Rubriksultra.com- Gubernur Sultra, Ali Mazi membuka secara resmi Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sultra tahun 2024, di Ballroom Tamimu Nirwana Buton Villa, Kota Baubau, Senin 20 Maret 2023. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi fokus utama.
Terdapat 17 Kabupaten Kota di Sultra dan Forkopimda masing-masing daerah berkumpul di Baubau dalam rangka Musrenbang RKPD. Diketahui Musrenbang tahun ini merupakan yang terakhir di masa kepemimpinan Ali Mazi dan Lukman Abunawas.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Restuardy Daud mewakili Mendagri Tito Karnavian bahkan turut mengikuti melalui zoom Musrenbang yang mengangkat tema “Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Unggul dan Kompetitif”.
Ali Mazi mengatakan pada prinsipnya RKPD Provinsi Sultra 2024 merupakan wujud komitmen untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah, yang mana hasilnya akan menjadi penyempurnaan dokumen tahunan RKPD Provinsi dan daerah di Sultra.
Kata Ali Mazi, ada empat aspek permasalahan dan isu strategis yang masih menjadi bahan utama dalam Musrenbang Provinsi Sultra tahun ini.
Pertama isu pembangunan manusia. Pada isu ini, Sultra terus merangkak naik dimana terbukti pada 2022 mencapai 72,23 persen. Kendati demikian persentase itu masih dibawah rata-rata nasional yakni 72,91 persen.
“Untuk itu isu peningkatan kualitas SDM di Sultra masih menjadi isu utama. Terutama kualitas pendidikan menengah dan pelatihan kerja terhadap kebutuhan dasar kerja masih belum optimal sehingga masih menjadi fokus utama,” katanya.
Kedua isu inflasi, ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Ali Mazi tidak menampik bahwa Sultra terus berupaya menggeliatkan perekonomian daerah agar kembali pulih dengan meningkatkan produktivitas keluarga miskin.
“Alhamdulillah dalam penanganan inflasi kita masuk 4 besar imbasnya kita mendapatkan dana insentif Rp 10 miliar dari Kemenkeu Sri Mulyani dalam rangka penanganan inflasi,” ujarnya.
Isu ketiga lanjut Ali Mazi, yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Meskipun pertumbuhan ekonomi Sultra di atas rata-rata nasional yaitu 5,53 persen namun infrastruktur dasar dan kewilayahan masih belum optimal. Untuk itu perlu didorong melalui transformasi ekonomi pada sektor pariwisata, peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian, hilirisasi pertambangan serta program padat karya untuk menyerap tenaga kerja.
“Kita patut bersyukur tingkat pengangguran terbuka hanya 3,36 persen, angka itu lebih rendah dari persentase nasional,” katanya.
Lalu isu keempat, tambah Ali Mazi yakni tata kelola pemerintahan. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan belum optimalnya inovasi daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik masih menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Perbaikan tata kelola akan dilakukan melalui sistem pemerintahan berbasiskan elektronik, sistem informasi pemerintah daerah serta kebijakan satu data,” tandasnya.
Untuk menuntaskan empat isu strategis tersebut, orang nomor satu di Bumi Anoa ini menekankan agar perencanaan pembangunan harus disusun dengan sebaik-baiknya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, permasalahan dan isu strategis yang masih dominan serta target-target tujuan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai sampai dengan tahun 2023.
Ali Mazi pun meminta kepada seluruh OPD agar tidak gegabah dan harus profesional dalam penempatan anggaran yang harus dikerjakan sebab hal itu harus dirancang dengan sungguh-sungguh supaya tepat sasaran.
Karena itu seluruh OPD harus serius menyusun program anggaran, jangan ada program yang mubazir, jangan habis tahun habis anggaran.
“Pembangunan di daerah kalau salah kita lakukan, akibatnya dana menjadi mubazir. Padahal kita masih kesulitan anggaran. APBD Provinsi Sultra untuk 17 Kabupaten Kota hanya Rp 5,2 triliun, sementara DKI Jakarta hanya 4 Kota anggarannya Rp 87 triliun dimana infrastruktur semua sudah selesai dibangun. Kenapa tidak ada subsidi silang yang diberikan kepada daerah di kawasan timur Indonesia yang masih membutuhkan anggaran,” tutur Gubernur.
Gubernur mengakui hampir setengah dari masa kepemimpinannya terkuras karena pandemi Covid-19 sehingga tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang harus terjun di lapangan untuk menyelesaikan pembangunan manusia maupun infrastruktur.
“Memang kita salah. Tapi bukan sepenuhnya kesalahan kita. Ini semua karena pandemi Covid-19. Pun setelah dinyatakan bebas dari virus corona kita kembali di kena inflasi, untungnya kita mulai bisa mengendalikan dengan melakukan peninjauan di daerah-daerah,” katanya.
Ali Mazi meminta agar Pemda melakukan penghematan anggaran mengingat tahun 2024 nanti akan ada dana hibah untuk KPU, Bawaslu dan Keamanan (TNI-Polri).
Dia juga meminta arahan kepada Kemendagri maupun Bappenas untuk memberikan bimbingan dan arahan agar dalam penyusunan anggaran tepat sasaran utamanya pembangunan SDM.
Sebelum menutup sambutannya Ali Mazi menyinggung soal Sekolah Luar Biasa di Sultra dimana ada sekolah dan memiliki banyak murid namun tak punya ruangan.
Sehingga, ia menyinggung Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri supaya diberikan solusi program supaya SLB tersebut memiliki bangunan dan menjalani proses belajar mengajar yang layak.
“Ada sekolah SLB tidak punya ruangan tapi ada sekolahnya, kasihan Pak. Kadang-kadang mereka berteduh sudah tidak jelas. Ini bukan lagi sakit, malah semakin parah sakitnya,” tutur Ali Mazi ditujukan ke Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. (Adv)
