BATAUGA, Rubriksultra.com- Intervensi percepatan penurunan stunting yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) pada 2021 lalu cukup berhasil. Angka prevalensi stunting Busel tercatat turun sampai 13 persen.
Pj Bupati Busel, La Ode Budiman mengatakan, prevalensi stunting di Kabupaten Buton Selatan sejauh ini masih sangat tinggi. Dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2021, angka stunting di Kabupaten Buton Selatan sebesar 45,2 persen dan menjadi daerah dengan stunting tertinggi di Sultra.
“Alhamdulillah berkat kerjasama kita semua di tahun 2022 kemarin bisa kita turunkan menjadi 32,6 persen atau turun sebesar 13 persen dan naik menjadi posisi ketiga se-Sultra,” kata La Ode Budiman, saat melaunching program Bapak/Bunda Asuh Stunting serta Kampanye Stunting Tingkat Kabupaten Buton Selatan, di Rujab Camat Sampolawa, Senin 3 April 2023.
Meski sudah mengalami penurunan, La Ode Budiman terus mengingatkan jajarannya untuk terus menekan angka stunting di daerah sesuai target nasional yang diinstruksikan Presiden Joko widodo.
“Perjuangan kita belum selesai, sesuai Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan pada tahun 2022 kita harus bisa menurunkan prevalensi stunting sampai 30 persen, tahun 2023 target yang ingin dicapai menjadi 26 persen dan 2024 menjadi 24 persen, sedangkan target Nasional prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024,” katanya.
Ia pun mengingatkan beberapa hal kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Buton Selatan, antara lain pertama agar memaksimalkan dan melakukan langkah nyata percepatan penurunan stunting. Kedua, Tim Penggerak PKK Kabupaten Buton Selatan agar intens melakukan kampanye pencegahan stunting di seluruh wilayah Kabupaten Buton Selatan, peningkatan pemanfaatan bahan pangan lokal, peningkatan kapasitas bagi kader posyandu, mendampingi keluarga sasaran di semua desa/kelurahan dan kecamatan melalui Dasa Wisma.
Ketiga, para penggiat stunting di tingkat kecamatan dan desa untuk memaksimalkan pendampingan kepada keluarga yang terdampak stunting. Terkahir agar para kepala puskesmas dan petugas Keluarga Berencana agar memperhatikan keakuratan data dan keterpaduan data dalam sistem pelaporan, hal tersebut sangat penting, agar tidak ada kekeliruan dalam melakukan analisis data dan permasalahan sebagai dasar perencanaan intervensi, sebab dengan data yang akurat dapat merencanakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran. (adm)
