PASARWAJO, Rubriksultra.com- Pj Bupati Buton, Drs. Basiran mengajak semua pihak untuk menciptakan pemilu yang berkualitas. Hal itu disampaikan ketika menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tingkat Kabupaten Buton, di Rumah Makan Wisata, Pasarwajo, Rabu 5 April 2023.
“Jika ada kegiatan-kegiatan yang merusak demokrasi khususnya seperti money poltik dan adanya kerusuhan berkepanjangan, dan jika pemilu nanti gagal, maka bangsa ini akan rusak,” ucap Basiran.
Kata dia, Pemilu adalah tugas negara. Sehingga siapapun perangkat negara baik itu Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kejaksaan dan alat-alat negara lainnya, mau tidak mau dan suka tidak suka harus menyukseskan Pemilu. Untuk itu semua stakeholder harus bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan Pemilu.
“Saya safari ramadhan di mana-mana salah satu poin yang saya sampaikan kepada jamaah masjid salat tarawih adalah menyukseskan pemilu. Mari kita jadikan Bulan Suci Ramadhan ini untuk menahan diri dari segala macam perselisihan, menahan diri dari perdebatan yang tidak berguna. Silakan beda warna, beda pilihan tetapi kita satu kesatuan, Indonesia. Pesta demokrasi ini adalah sebuah bagian dari tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan,”
katanya.
Selain itu, Mantan Kepala BPKAD Provinsi Sultra ini mengharapkan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam money politik atau menerima uang sogokan. Sebab, money politik adalah bagian dari sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun ketentuan dalam undang-undang pemilu bahkan dalam agama Islam juga dilarang.
“Kalau pemilu ini tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka yakinlah akan terjadi caos. Bahkan sector eknomi dan keuangan akan terpengaruh. Masyarakat akan banyak yang sengsara. Oleh sebab itu Pemilu itu adalah tugas negara mau tidak mau, suka tidak suka harus kita laksanakan,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu, Pj Bupati Basiran mengingatkan pegawai kecamatan maupun pegawai Puskesmas sekaligus pegawai Pemerintah daerah lainnya yang diamanahkan sebagai tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk tidak cengeng dan minta mundur, pegawai yang menjadi Sekretariat PPK harus mendukung dan berkolaborasi dengan PPK untuk mensukseskan Pemilu 2024.
“PPK, salah satu unsur Pelaksana Pemilu di Kecamatan dan Sekretariat PPK adalah perangkat daerah yang berasal dari pegawai kantor Kecamatan, Puskesmas, atau perangkat daerah lainnya. Kalau ada PNS yang telah ditunjuk sebagai PPK dan macam-macam tidak kerja tulus atau selalu minta mundur sampaikan langsung ke saya. Saya sudah sampaikan Komisioner KPUD agar jangan lagi gonta ganti anggota sekretariat PPK, karena akan mengganggu kerja PPK kalau seperti itu maka lama-lama kita pecat saja jadi PNS karena tidak mendukung pelaksanaan pemilu yang merupakan tugas negara,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota KPU Buton, Rahmatia menyampaikan terimakasih atas kehadiran Pj Bupati Buton pada rapat pleno terbuka tersebut.
Kegiatan yang dilaksanakan KPU seperti pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara tersebut membutuhkan kerjasama, baik itu dari pimpinan daerah maupun Forkopimda.
“Semua proses demokrasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU maupun Bawaslu tetapi proses demokrasi pemilu 2024 ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia untuk mensukseskan pemilu di 2024,” tandasnya. (adm)
