BATAUGA, Rubriksultra.com- Pj Bupati Buton Selatan (Busel), La Ode Budiman menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kinerja. Instruksi diberikan saat rapat evaluasi kinerja bersama seluruh jajaran, di aula kantor Bupati Buton Selatan, Selasa 31 Januari 2023.
Dalam arahannya, Pj Bupati Busel, La Ode Budiman menyampaikan, rapat ini sebagai persiapan rapat bersama Mendagri melalui zoom meeting tentang Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Tahun 2022.
Rapat tersebut memuat agenda evaluasi kinerja dan pemantapan tugas Kepala Daerah terkait pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), realisasi pendapatan daerah, dan realisasi belanja daerah.
“Nah, selain pemantapan kinerja, rapat ini juga melihat kesiapan OPD dalam menyampaikan data LPPD yang sudah harus rampung pada Februari mendatang. Kemudian berkaitan dengan SPM, semua Kepala OPD juga harus paham dengan data yang disajikan,” katanya.
Ia juga menegaskan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengunjungi Buton Selatan untuk melakukan pemeriksaan. Untuk itu, seluruh OPD sudah harus merampungkan data paling lambat tanggal 6 Februari 2023.
OPD juga diingatkan untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Apalagi menyelip program kegiatan dikala tidak termuat dalam RKPD.
“Saya juga meminta OPD untuk meningkatkan inovasi pada 2023 ini, karena pada 2022 kita kurang inovatif dengan nilai hanya 5, apalagi ini menjadi indikator penerimaan TPP. Kabar baiknya, indikator penerimaan TPP kita masih mengacu pada nilai 2021 dengan nilai 31. Olehnya itu, pada 2023 nanti mari semua, seluruh OPD agar kegiatan inovatif itu dimunculkan,” katanya.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan bila angka prevalensi stunting Kabupaten Buton Selatan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Angka stunting Buton Selatan turun 13 persen menjadi 32 persen dan menempati urutan ke-3 se-Provinsi Sultra.
Mengenai inflasi, Pj Bupati menegaskan bila Pemkab Buton Selatan memiliki porsi Belanja Tidak Terduga (BTT). Olehnya Perindag dan Ketapang diminta untuk melakukan langkah-langkah percepatan untuk menekan angka inflasi utamanya terkait persediaan stok barang, khususnya beras yang menjadi penyumbang inflasi terbesar akhir-akhir ini.
La Ode Budiman juga menginstruksikan seluruh OPD untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan penerimaan retribusi. Selain itu, OPD harus meningkatkan target pendapatan dari tahun sebelumnya untuk mendorong pembangunan daerah.
“Terkait realisasi, saya minta agar Kepala OPD dan bendahara serta perencana menjalin komunikasi yang baik, sehingga target realisasi setiap triwulan dapat tercapai sebagaimana mestinya, sehingga tidak terjadi penumpukan dan diselesaikan pada waktu deadline. Pola seperti ini harus kita ubah, sebisanya realisasi triwulan diselesaikan 20 persen, naik 40 persen pada triwulan 2, 80 persen triwulan 3, sehingga pada triwulan 4 tersisa tinggal 20 persen. Ini akan memudahkan kerja-kerja kita di akhir tahun,” tandasnya. (Adm)
