BATAUGA, Rubriksultra.com- Lima dari enam indikator hasil evaluasi kinerja Pj Bupati Buton Selatan (Busel), La Ode Budiman tercatat di atas rata-rata nasional. Hasil positif tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Tahun 2022 yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, melalui sambungan zoom meeting, di aula Kantor Bupati Buton Selatan, Selasa 31 Januari 2023.
Dalam rapat tersebut, ditampilkan hasil evaluasi kinerja Penjabat Bupati Buton Selatan Tahun 2022 dengan hasil yang sangat baik. Dari enam indikator penilaian, lima diantaranya memiliki nilai diatas rata-rata nasional atau hanya satu indikator yang memiliki nilai rendah.
Sejumlah indikator tersebut diantaranya pertama realisasi APBD, terdiri dari dua yakni realisasi pendapatan sebesar 105,69 persen atau berada diatas rata-rata nasional 97,03 persen, dan kedua realisasi belanja sebesar 92,43 persen atau berada diatas realisasi nasional dengan rata-rata 87,83. Kedua inflasi, dimana angka inflasi Buton Selatan cukup aman dan terkendali.
Ketiga tingkat kemiskinan ekstrem, dimana Pemkab Buton Selatan mencatat ada 1.400 jiwa dengan persentase 1,74 atau berada diatas rata-rata nasional Kabupaten/Kota sebesar 2,64 persen.
Keempat indikator realisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Pemkab Buton Selatan mencatatkan angka 83,32 persen, jauh diatas rata-rata nasional yang hanya 40 persen. Kelima angka pengangguran Pemkab Buton Selatan tercatat diangka 4,18 persen atau berada diatas rata-rata nasional 5,86 persen.
Adapun satu indikator penilaian yang masih rendah adalah angka prevalensi stunting. Pemkab Buton Selatan masih berada di posisi 32,6 persen atau dibawah rata-rata nasional 21,6 persen.
Meski begitu, angka prevalensi stunting Kab.Buton Selatan mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibanding 2021 lalu yang mencapai 45 persen atau turun 13 persen pada 2022.
Pj Bupati Buton Selatan, La Ode Budiman bertekad akan menekan angka prevalensi stunting ini dibawah nilai nasional atau di bawah 14 persen. Untuk mencapai target tersebut sudah disiapkan sejumlah langkah dan strategi.
Salah satunya penguatan Program Orang Tua Asuh. Diharapkan tindak lanjut program ini melibatkan semua OPD untuk berpartisipasi dalam rangka menekan angka orevalensi stunting.
“Ada juga Permendagri 84 Tahun 2022 tentang penguatan TP PKK didalam penurunan prevalensi stunting. Kemudian juga ada upaya rumah cegah stunting di setiap desa. Semua program ini akan kita maksimalkan agar angka stunting kita di bawah angka nasional pada 2024 mendatang,” tutupnya. (adm)
