LABUNGKARI, Rubriksultra.com – Pemkab Buton Tengah cukup berhasil dalam melakukan penanganan Inflasi di daerah. Hal itu terlihat dengan berbagai program yang dilakukan dalam rangka menekan lonjakan harga yang berkontribusi terhadap tingginya inflasi di daerah.
Pj. Bupati Buton Tengah, Andy Muhammad Yusuf menjelaskan salah satu komuditi penyumbang inflasi tertinggi di daerah adalah beras. Pengendalian harga berhasil ditekan melalui program gerakan pangan dan pasar murah yang sudah diselenggarakan di Kabupaten Buton Tengah.
“Kita lihat antusias masyarakat cukup tinggi karena baru kita buka langsung habis. Ini menandakan bahwa dengan adanya program ini sangat membantu masyarakat kita karena harganya dibawah harga pasar,” ujarnya kepada Rubrik Sultra, Senin 16 Oktober 2023.
Dalam upaya menekan inflasi di daerah, Pemkab Buton Tengah juga melakukan upaya strategis dengan membuat perjanjian kerjasama dengan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan beras.
Secara teknis kerjasama itu akan dilakukan pengkajian lebih dalam karena akan menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT). Kordinasi dilakukan hingga kepada pemerintah pusat.
Diakui dalam pemanfaatan dana BTT tentunya harus ada payung hukum sebagai dasar penggunaan dana darurat tersebut yang nantinya dimanfaatkan pada penanganan inflasi di daerah.
“Saat ini terus kita lakukan pemantauan di lapangan. Saat rapat secara virtual, Mendagri memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang terus memberikan perhatian terhadap masalah inflasi dan saat ini kondisi inflasi secara nasional sudah berada pada kondisi normal 2,28 persen,” paparnya.
Salurkan Enam Ton Beras, 600 Liter Minyak Goreng dan 200 Kg Gula Pasir
Gerakan pangan Murah menjadi salah satu strategi yang dilakukan dalam rangka menekan angka inflasi di daerah. Menyambut Hari Pangan Sedunia Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng) mengikuti Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaunching serentak se-Indonesia di 421 titik 262 kabupaten/kota di 38 provinsi pada 16 Oktober 2023.
Kegiatan pangan murah dihadiri langsung Pj. Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf, Wakil Ketua I DPRD Buteng Adam, Sekretaris Daerah Kostantinus Bukide di Aula Kantor Bupati Buteng.
Pj Bupati, Andi Muhammad Yusuf menjelaskan gerakan pangan murah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam penanganan inflasi. Pemkab Buton Tengah telah berkoordinasi dengan Bulog Baubau untuk menyiapkan sedikitnya 6 ton beras, 600 liter minyak goreng dan 200 Kg gula.
“Jumlah tersebut memang masih kurang dan akan dikoordinasikan lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi,” ungkapnya.
Berdasarkan arahan dari Menteri Dalam Negeri dan Plt Menteri Pertanian, ditekankan mengenai masalah inflasi pada beberapa komuditi yang perlu mendapat intervensi pemerintah. Diantaranya beras, gula pasir dan cabe rawit.
“Kita ketahui bahwa maksimal untuk inflasi itu pada posisi 4 persen dan minimal 2 persen. Alhamdulillah secara nasional inflasi kita sudah pada posisi normal dan salah satu yang memicu kestabilan inflasi karena gerakan pangan murah dan pasar murah yang juga sudah kita lakukan beberapa kali di daerah,” paparnya.
7.131 Kepala Keluarga Dapat Bantuan Pangan
Selain menggelar program pasar murah dan gerakan pangan murah, Pemkab Buton Tengah juga merealisasikan bantuan pangan kepada masyarakat di Kabupaten Buton Tengah.
Bantuan pangan direalisasikan kepada 7.131 kepala keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut merupakan program Badan Pangan Nasional yang disalurkan melalui Dinas Pangan Kabupaten Buton Tengah sebagai upaya dalam pengendalian inflasi di daerah.
“Bantuan pangan untuk 7.131 keluarga penerima manfaat sudah kita salurkan untuk periode September, Oktober dan November,” ungkap Kadis Pangan Kabupaten Buton tengah, Drs. Burhanuddin.
Dikatakan, program bantuan pangan merupakan bantuan pangan berupa beras medium kepada masyarakat penerima manfaat. Bantuan beras diberikan secara gratis.
“Kalau pasar murah dan gerakan pangan murah sifatnya memfasilitas masyarakat dengan menyediakan pangan dengan harga dibawah pasar. Sedangkan bantuan pangan ini gratis. Data penerima bantuan kita diberikan sesuai basis data yang ada di Kementerian Sosial,” tambahnya. (Adv)
