JAKARTA, Rubriksultra.com – Di musim politik 2024 kali ini sepertinya tak banyak yang mengambil langkah berani sebagaimana diperankan oleh Milhan Jaya, putra asal Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ini.
Bagi sebagian tokoh masyarakat ataupun perantau di negeri orang, acap kali momentum pemilihan umum (Pemilu) dijadikan sebagai ajang pulang kampung berbondong-bondong mengabdikan diri untuk daerah masing-masing melalui jalur politik.
Milhan berbeda. Dengan mengusung tagline “Muda Berani Beda”, pria kelahiran Wawolemo, Kabupaten Konawe 4 November 1991 itu, justru memilih siap mengabdikan diri untuk masyarakat Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta melalui gerbong Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).
Milhan yang masuk sebagai daftar calon tetap (DCT) dari daerah pemilihan (Dapil) 1 Jakarta Pusat bernomor urut 11 itu mengaku, dirinya siap maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) di DKI Jakarta karena ingin fokus menyelesaikan masalah di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan.
“Jika Tuhan berkehendak, saya ingin mengabdi untuk masyarakat DKI Jakarta, termasuk para perantau asal Sulawesi Tenggara yang banyak berdomisili di Jakarta Pusat,” kata Milhan pada awak media ini, Jumat 5 Januari 2024.
Berbekal pengalaman dan jejaring yang dimilikinya selama bermukim di DKI Jakarta, alumni Fakultas Hukum Universitas Lakidende tahun 2018 itu melihat ada sejumlah hal krusial yang tengah dihadapi masyarakat Jakarta. Di antaranya, persoalan hunian, air bersih dan penanganan banjir.
Milhan menyebut, hunian yang layak menjadi isu utama yang akan dikawal apabila dirinya terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Hingga saat ini, kata dia, hunian yang layak di DKI Jakarta hanya mimpi semata, diperparah dengan program DP 0% yang tidak mampu menjawab keresahan warga.
“Upaya pemenuhan backlog perumahan masih melalui cara konvensional dengan skema kepemilikan yang menyebabkan konvensi hunian menjadi komoditas investasi. Belum ada upaya pengembangan alternatif seperti sewa, kolaborasi dengan pemilik hunian, dan metode densifikasi kawasan yang dapat meningkatan kesempatan untuk menyediakan kantung hunian di tengah kota,” beber mantan Ketua Bidang HMI Cabang Konawe itu.
Kemudian persoalan lainnya adalah, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air. Olehnya itu, Milhan berkomitmen akan mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar memastikan penghentian praktik swastanisasi air dengan membuat regulasi khusus berdasarkan keterbukaan informasi dan partisipasi luas.
Penanganan banjir Jakarta juga belum mengakar pada penyebab banjir. Hingga saat ini, masih banyak permasalahan terkait banjir yang belum selesai. Untuk itu, kata mantan pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Insan Cita Konawe itu, pendekatan dalam penanggulangan banjir harus diubah dengan pelibatan warga agar proses perumusan solusi dapat dilakukan bersama-sama.
“Pertimbangan daya dukung lingkungan juga harus terimplementasi dalam pembangunan dan harus membuat rencana pengelolaan risiko banjir berbasis komunitas yang terintegrasi dengan rencana tata ruang,” pungkas Milhan Jaya. (adm)
