BAUBAU, Rubriksultra.com – Pemkot Baubau menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya nyata untuk meningkatkan layanan publik bagi masyarakat.
Dengan berbagai strategi dan program yang diimplementasikan, Pemkot Baubau berupaya menjawab beragam kebutuhan dan harapan masyarakat terkait dengan layanan publik di kota tersebut.
Pj. Wali Kota Baubau, Dr. Muhammad Rasman Manafi menjelaskan MPP merupakan target nasional dan juga menjadi kebijakan nasional yang harus diselesaikan.
Sesuai arahan Kemendagri MPP menjadi bahan evaluasi kepala daerah, kapan dilaksanakan, apa kontribusi yang sudah diberikan dan yang menjadi catatan berapa MoU dengan Kementrian Lembaga (BUMN/BUMD) dan OPD yang sudah bergabung dalam MPP.
“Ini yang menjadi perhatian, saya sangat berharap pelayanan satu pintu itu bisa diimplementasikan dan tentu kita butuh kerjasama dan dukungan dari mitra yang selama ini bekerja bersama dengan Pemerintah Kota Baubau,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Kota Baubau berharap MPP tidak hanya selesai sampai di MoU, tapi harus disiapkan perjanjian kerjasama sehingga implementasi dari kesepakatan MoU dapat diketahui yang akan dilakukan dan siapa yang akan melakukan serta target yang akan dievaluasi.
“Untuk MoU dan PKS nanti, karena punya jadwal evaluasi triwulanan baik itu sebagai Pj maupun dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) maka bentuk evaluasi yang akan dilakukan adalah di bulan 9 (September),” paparnya.
Meski begitu, Rasman tak ingin menunggu hingga September untuk melakukan evaluasi. Sehingga harus ada pra evaluasi untuk MPP yang nanti direncanakan pra evaluasi di bulan Agustus untuk mendapatkan gambaran sesuai yang direncanakan.
Dr Muh Rasman Manafi menegaskan MPP adalah bagian strategis untuk memastikan kemudahan berusaha itu di Indonesia. Program tersebut masuk dalam RKP 2025 dan RPJM 2025-2029.
“Salah satu pilar utama daerah untuk kemudahan berusaha adalah terselenggaranya MPP,” ujarnya. (Adv)
