BOMBANA, Rubriksultra.com – Mewakili Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, secara resmi membuka Executive Meeting Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Kabupaten Bombana, Kamis (3/7/2025).
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi dari Gubernur Sultra kepada Pemkab Bombana, para pimpinan perusahaan, dan seluruh pihak yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menekankan bahwa executive meeting ini menjadi momen strategis untuk menyinergikan langkah antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan infrastruktur.
“Kabupaten Bombana memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perkebunan, dan lainnya. Potensi ini harus diiringi dengan komitmen kuat perusahaan dalam mendukung program PPM, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sekda.
Ia menambahkan, upaya ini selaras dengan visi pembangunan Provinsi Sultra: “Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan religius.” Menurutnya, peningkatan kualitas kesehatan dan perbaikan infrastruktur adalah dua pilar utama yang tak terpisahkan dari visi tersebut.
“Kolaborasi hari ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam mendorong pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Sekda juga menyambut baik paparan dari Kementerian Investasi/BKPM terkait peran serta perusahaan dalam pembangunan daerah, khususnya di sektor kesehatan dan infrastruktur. Materi tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih luas agar program CSR benar-benar berdampak nyata.
Momentum ini juga ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Bombana dan 29 perusahaan. Penandatanganan ini diharapkan memperkuat komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara lebih terarah dan terukur.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendukung penuh sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha. PPM bukan sekadar kewajiban formal, tapi wujud nyata kepedulian jangka panjang untuk masyarakat. Investasi harus memberi dampak ekonomi sekaligus sosial,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Bupati dan Wakil Bupati Bombana, jajaran DPRD Kabupaten Bombana, pimpinan OPD, serta para pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. (adv)
