BAUBAU, Rubruksultra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau menegaskan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia.
Sikap ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas keamanan, profesionalisme, serta netralitas Polri dalam sistem ketatanegaraan.
Pernyataan tersebut disampaikan Legislator PDI Perjuangan Kota Baubau sekaligus Wakil Ketua DPRD Baubau, Adriansyah Farmin.
Menurut Adriansyah, posisi Polri yang saat ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden sudah sangat ideal dan sesuai dengan kebutuhan penanganan keamanan nasional, termasuk di daerah.
“Garis komando Polri yang langsung ke Presiden membuat koordinasi keamanan berjalan lebih cepat dan efektif. Ini penting agar penanganan persoalan strategis, termasuk di daerah seperti Baubau, tidak terhambat birokrasi,” ujar Adriansyah, Kamis 29 Januari 2026.
Ia menilai, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, berpotensi menimbulkan ego sektoral serta membuka ruang intervensi politik praktis dalam penegakan hukum.
“Polri harus tetap netral. Jangan sampai penegakan hukum dipengaruhi kepentingan sektoral atau politik tertentu. Karena itu, kami di DPRD Baubau mendukung Polri tetap berada langsung di bawah Presiden,” tegasnya.
Adriansyah menjelaskan, keberadaan Polri di bawah Presiden memberikan sejumlah keuntungan strategis, di antaranya menjaga netralitas institusi, mempercepat respons penanganan krisis, serta menjamin stabilitas keamanan nasional dan daerah.
Selain itu, struktur komando yang ringkas juga dinilai mempermudah koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah maupun TNI.
Dengan posisi tersebut, DPRD Kota Baubau berharap sinergitas antara Polres Baubau dan Pemerintah Kota Baubau semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Sinergi yang solid sangat dibutuhkan, terutama menjelang agenda politik dan percepatan pembangunan daerah. Stabilitas keamanan adalah fondasi utama bagi kemajuan Baubau,” pungkas Adriansyah. (adm)
