Oleh : La Ode Budi
BUTON SELATAN, melalui daerah otonom baru (DOB) diharapkan Pemerintah Pusat bisa lebih maju dibanding saat masih menginduk ke Kab Buton. Alasannya DOB lebih fokus mengembangkan kekuatan dan kekhasan daerah, hanya 7 kecamatan.
Serta sumber daya Keuangan dan Aparat, bisa diukur spesifik, yaitu kinerja dalam wilayah “sedikit” itu. Syaratnya, strategi pembangunan harus terbuka, terjelaskan baik, sehingga diketahui oleh masyarakat dan timbul rasa memilikinya.
Alokasi APBD terbuka diketahui rasionalitasnya, bahwa uang yang ada berapapun dirancang untuk merubah nasib daerah. Strategi pembangunan yang “samar samar” akan menjadikan alokasi keuangan tidak dibahas terbuka. Tantangan APBD yang tidak transparan bagi publik adalah :
Pertama, jangan-jangan belanja rutin operasional Pemda dan pegawai sangat dominan di APBD, sehingga belanja yang diterima masyarakat sebenarnya kecil. Pemerintah berjalan, pembangunan minim. Masyarakat menunggu hal yang memang tidak ada.
Kedua, sudah kecil, ternyata alokasi anggaran ternyata sangat terfokus ke fisik. Sektor mata pencaharian rakyat, tidak fokus disentuh. Program ada tapi sporadis, tidak membangun keunggulan ekonomi bagi rakyat. Begitu lagi, begitu lagi.
Ketiga, kualitas pembangunan fisik juga ternyata rendah, akibatnya waktu guna untuk jalan, misalnya, pendek. Cepat rusak, anggaran pemeliharaan yang besar muncul lagi. Masalah ini tidak pernah selesai, bagaimana mau bahas yang lain.
Infrastruktur yang dibangun bukan menjadi penunjang daerah, tapi jadi sumber malu daerah. Menjadi otonomi baru adalah upaya suatu masyarakat merubah nasib suatu daerah. Rantai pengurusan dan komunikasi jadi fokus dan pendek antara pimpinan, aparat, dewan dan kebutuhan rakyat.
Saat DOB diraih, rakyat hanya butuh satu tujuan yaitu kelolaan nasib mereka di tangan daerah sendiri. Artinya langkah-langkah gerak daerah akan kemana, rakyat bisa membahasakan. Mereka ikut tahu dan memiliki gerak itu.
DOB ini tidak punya “jejak pemerintah sebelumnya” yang bisa ditiru dan DOB umumnya juga adalah daerah yang sudah tertinggal pembangunannya. Karena itu, DOB memerlukan strategi, prioritas daerah yang akurat (canggih), disamping penanganan yang serius dan kerja keras bersama dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
Bagi rakyat, tolok ukur juga cukup satu, rakyat merasakan diurus oleh pemerintah. Kebahagiaan rakyat yang timbul akibat perasaan diurus pemerintah itu, akan mereka ucap “UNTUNG KITA MEKAR !!!”. Semoga. (***)
Penulis : Tokoh Masyarakat Buton Selatan yang ada di Jakarta
