KENDARI, Rubriksultra.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Teguh Setyabudi memberikan klarifikasi atas sorotan terhadap dirinya terkait penunjukkan tim sembilan dalam pengelolaan pertambangan oleh Pemprov Sultra.
Sebelumnya, pengacara asal Sultra LM Bariun menyoroti kebijakan Pj Gubernur Sultra yang membentuk tim sembilan yang bertugas menyeleksi perusahaan rekanan sektor pertambangan, bekerjasama dengan Perusahaan Daerah (Perusda) Sultra.
Menurut Tegug, tim sembilan dibentuk melalui peraturan gubernur untuk bisa menemukan investor terbaik buat mengelola potensi pendapatan daerah ini. Dalam tim itu, kata dia, sudah termasuk BUMD dalam hal ini Perusda.
Namun, masuknya BUMD ini tidak sepenuhhya seluruh kebijakan ada kepada mereka. Teguh mengaku tak ingin ada permainan dalam perusda yang mengelola sumber daya alam.
“Tentu, kita tidak mau ada kongkalingkong di sini. Makanya, kita melibatkan banyak pihak. Kemudian saya sebagai gubernur bertanggung jawab penuh dalam pemilihan investor karena gubernur yang akan ttd bukan dirut BUMD,” tekannya.
Ia tim 9 ini juga turut melibatkan Direktur Pendapatan Kemendagri. Sebab, kata dia, lelang Blok Matarape ini merupakan isu potensial dalam meningkatkan pendapatan daerah serta isu legalitas badan hukum BUMD.
“Kita perlu pastikan bahwa semua aturan baik pusat dan daerah bisa sesuai,” katanya.
Teguh mengaku, Perda ini harus segera disahkan tanpa harus menunggu gubernur terpilih. Sebab, kalau gubernur tidak respon maka kesempatan ini akan diberikan oleh swasta murni.
“Dan hilang kesempatan BUMD mendapatkan kesempatan karena begitu aturan mainnya menurut UU Minerba dan Permen ESDM,” jelasnya.
Lantas kenapa bukan lokal? Ia mengaku membuka peluang besar terhadap pengusaha lokal.
Hanya saja, ia masih ragu dengan kapasitas pengusaha lokal. Sebab, dalam pengelolaan perusahaan tambang bukan hanya dituntut kemampuan tapi juga dituntut kemampuan finansial yang sangat besar.
Ia menyebut, untuk membayar ke pemerintah, blok Matarape dibutuhkan Rp 185 miliar cash. Belum investasi pembangunan smelter hilir ke hulu dengan total investasi puluhan triliun.
“Kenapa ada tim 9? Justru tim 9 ini membuat aturan main yang ketat dan sebaik mungkin. Sehingga jangan sampai blok Marape jadi bancakan. Hanya sekadar ingin menang tapi tidak pernah dibangun. Tim 9 akan buat aturan main yang memastikan kalau mereka tidak bangun kita putus kerjasamanya. Hal ini salah satu point rumusan tim 9,” tuturnya. (adm)
Sumber : Inilahsultra
