BAUBAU, Rubriksultra.com- Lembaga Advokasi Hak Asasi Manusia (Leadham) Internasional Kota Baubau menduga ada kejanggalan dalam daftar c7 atau daftar hadir pemilih pada Pilwali 2018 lalu. Dari lima sampel Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikroscek, tiga diantaranya tak terdaftar diaplikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Baubau.
“Kita tidak cek suketnya ya, tapi dari daftar formulir c7 tambahan yang menggunakan e-KTP ataupun suket. Nah, dari lima NIK yang menjadi sampel, hanya dua yang benar sedang tiga lainnya salah. Salah dalam artian tidak terdaftar secara umum di aplikasi KPU,” kata Ketua Leadham Internasional Kota Baubau, Ali Munir usai menyampaikan aspirasi dikantor Disdukcapil Kota Baubau, Senin (9/7/2018).
Dikatakan temuan tersebut menjadi dasar untuk diproses secara hukum. Terdapat dua opsi kemungkinan proses untuk ditindaklanjuti.
Bisa jadi, kata dia, Panwaslu Kota Baubau yang akan menindaklanjuti dengan meminta secara resmi data suket yang dikeluarkan pemerintah daerah melalui Disdukcapil Baubau. Bisa juga pihak kepolisian yang akan datang mengumpulkan fakta tentang kebenaran dokumen negara tersebut.
“Kita akan lihat nanti kedepan, yang jelas dari lima data yang sudah kami proses terdapat tiga NIK yang salah dan hanya dua yang benar,” tukasnya.
Ali Munir mengurai masih cukup banyak data tambahan dalam c7 yang belum dikroscek. Namun, lima yang diambil sebagai sampel sudah cukup membuktikan dan memenuhi unsur untuk dibawa ke proses hukum.
“Itu baru lima sampel yang kita kroscek, masih cukup banyak lagi daftar tambahan dalam c7. Makanya kita akan masukan data ini di kepolisian untuk dicek secara keseluruhan,” katanya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Baubau, H.Sahirun enggan berspekulasi atas persoalan ini. Ia bahkan memilih bungkam saat dimintai keterangan oleh sejumlah awak media usai menerima perwakilan demonstran di kantornya. (adm)
Peliput : Sukri Arianto
Editor : La Ode Aswarlin
