BURANGA, Rubriksultra.com – Kondisi jalan poros Waode Buri-Labuan Kabupaten Buton Utara (Butur) sangat memprihatinkan. Padahal, anggaran yang sudah dikucurkan untuk membenahi poros ini sudah mencapai puluhan miliar.
Ketua Ikatan Pemuda Pembaharu Buton Utara Kasno Awal Doi mengatakan, ada yang tidak beres dalam proses penanganan jalan poros Waode Buri-Labuan.
“Saya sangat heran, anggaran sudah puluhan miliar di poros itu, tapi tidak membawa perubahan apa-apa,” tegas Kasno, Rabu 18 Juli 2018.
Menurut Kasno, lebih mengherankan lagi saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Butur memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, fakta di lapangan sangat memprihantinkan. Salah satu contohnya adalah jalan poros Waode Buri-Labuan.
“Saya heran kok Butur bisa dapat WTP dari BPK. Pasalnya, kondisi pelaksanaan proyek di bawah sangat amburadul. Jalan yang baru dikerjakan sudah rusak, kemudian banyak jembatan putus. Talud roboh, irigasi tidak berfugsi. Catatan aset tidak beres. Mulai dari aset tanah, kendaraan dan macam-macam,” tegasnya.
Makanya, Kasno meminta kepada Bupati Butur Abu Hasan agar tidak membanggakan opini WTP yang diperoleh dari BPK. Opini WTP itu harus dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan.
“Saya curiga dengan WTP ini. Bahwa BPK tidak serius melakukan audit. Karena kondisi lapangan dan catatan administrasi berbeda jauh,” tandasnya.
Kasno meminta agar Bupati Butur Abu Hasan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadis PU Butur Wawan Wardaya.
Sementara, Kadis PU Butur Wawan Wardaya yang coba dikonfirmasi tidak berada di kantornya, Kamis 19 Juli 2018.
Bukan hanya itu, Kasno juga membeberkan persoalan dana investasi pemerintah daerah ke Bank Sultra dan Bank Bahteramas. Pasalnya, ada yang tidak beres dalam prosesnya.
Pada tahun 2017 lalu, Pemkab Butur menganggarkan Rp 1 miliar untuk investasi ke Bank Baheramas dan Rp 1,5 Miliar untuk investasi ke Bank Sultra. Namun faktanya, anggaran yang sudah diketuk palu DPRD Butur itu, dirubah sepihak.
“Badan Keuangan Daerah (BKD) langsung menyalurkan investasi ke Bank Sultra Rp 2,5 miliar. Kondisi tahun 2018 juga sama seperti itu,” beber Kasno.
Atas kondisi itu, Kasno berencana melaporkan berbagai persoalan yang terjadi di Butur ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Butur H Tasir, SE yang coba dikonfirmasi, Kamis 19 Juli 2018, tidak berada di kantornya.(adm)
Sumber : Inilahsultra
