JAKARTA, Rubriksultra.com – Saat BPS mengumumkan defisit transaksi berjalan (selisih impor dan ekspor), masyarakat mempercayainya, dan segera diviralkan. Tapi ketika, lembaga yang sama mengumumkan turunnya angka kemiskinan, berbagai sanggahan atau keraguan dikedepankan.
“Padahal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah mengeksekusi mandat konstitusi atas APBN dengan baik, dan telah dibuktikan hasilnya, melalui APBN yang Sehat, Adil dan Mandiri,” demikian penjelasan Prof. Ahmad Eriani Yustika, pada diskusi Seknas Fitra dengan tema Menakar Politik Anggaran RAPBN 2019, Minggu 19 Agustus 2018 di Jakarta.
Warisan pertumbuhan ekonomi yang cenderung turun, dari tahun 2011-2014 (6.38% ke 5.02%), berhasil rebound pada tahun 2016 dan 2017. Pertumbuhan yang juga selalu dibarengi oleh naiknya ketimpangan, juga berhasil dibalikkan. Pertama kali gini ratio Indonesia turun ke bawah 4 persen.
Kemiskinan juga berhasil turun di bawah 10 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2011-2014 kemiskinan turun sebesar 1,7 juta, dan pada tahun 2015-2018, angka kemiskinan turun sebesar 2,6 juta atau turun lebih besar 900 ribu untuk waktu jumlah tahun yang sama.
Dan warisan inflasi pada tahun 2014, 8.17% berhasil diturunkan selalu dibawah 4 persen dalam empat tahun berturut-turut (2015-2018). Juli 2018, inflasi 3,18 %. “Pernyataan daya beli masyarakat menurun, tidak didukung argumentasi akademik,” demikian Prof. Erani
Pengangguran terbuka pada Agustus tahun 2014, sebesar 5.94% telah turun menjadi 5,13 % pada tahun 2018.
Dukungan pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia Indonesia, juga jelas terlihat pada anggaran pendidikan selalu sekitar 20 persen, dan anggaran kesehatan untuk pertama kalinya sesuai dengan amanat undang-undang yaitu 5%.
Laju pertumbuhan hutang juga menurun. Laju pada tahun 2011-2014 adalah 55% telah turun menjadi 35% pada tahun 2015-2018.
APBN Indonesia juga semakin mandiri, karena ketergantungan APBN pada pinjaman makin menurun. Porsi pajak pada tahun 2014, sebesar 74% telah naik menjadi 83,1% pada APBN tahun 2019. Defisit juga demikian terus diupayakan turun hingga dibawah 2% pada tahun 2019. Keseimbangan primer juga terus ditekan mendekati positif.
Keberpihakan kepada masyarakat berpendapat terbawah pada APBN 2019 juga terlihat pada kenaikan dana desa 22%, menjadi 72 T, disamping KIP, BOS dan KIS. Besaran PTKP menjadi 54 juta pada tahun 2018 atau dua kali lipat dari tahun 2011, sebesar 24 juta. Bandingkan juga jumlah dana desa 72T dengan PNPM Mandiri hanya sekitar 10 T, pada tahun 2014. Pajak UMKM menjadi 0.5% persen dari 1%. Disamping upaya Pemerintah pada reformasi agraria dan perhutanan sosial.
“Masyarakat Indonesia harus buka mata atas pembangunan yang mencapai pelosok negeri. Jangan mudah dibelokkan oleh narasi yang atas dasar besarnya angka, tanpa perbandingan yang benar. Angka-angka pada APBN 2019 akan memunculkan apresiasi kepada pemerintah, yakin!,” demikian La Ode Budi, Bendahara Umum Kibar Indonesia, ketika diminta komentarnya setelah acara tersebut. (adm)
Editor : La Ode Aswarlin
