BAUBAU, Rubriksultra.com – Pemerintah Kota Baubau memiliki keinginan besar menjadikan daerah pemilik benteng terluas di dunia ini sebagai kota cerdas (Smart City). Hal itu tercermin dari kemauan pemerintah Kota Baubau menggelar Focus Group Discussion (FGD) perumusan arah Kota Baubau menuju Smart City atau kota cerdas di kantor wali kota Baubau, Rabu 5 September 2018.
Asisten Manajer dan Infokom APEKSI Komisariat Wilayah VI, Andi Nur Fitri Balasong menjelaskan langkah pemerintah menuju tujuan dapat tercapai dan tidak boleh terhenti sampai pada diskusi. Pemerintah daerah harus menindaklanjuti hasil diskusi agar pembagian tugas dapat terstruktur sesuai bidang masing-masing dalam bentuk satu kesatuan.
“Ketika orang sudah melakukan FGD itu maka sudah ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan maka pemerintah tidak akan melakukan diskusi terfokus seperti ini,” ungkapnya.
Menerbitkan beberapa regulasi yang mendukung Kota Baubau agar bejalan ke kota cerdas juga penting dilakukan. Sebab jika tidak ada regulasi, maka OPD tidak akan memiliki legal standing.
“Kalau tidak ada legal standing maka yakin saja, OPD akan takut melaksanakan tugas, jangan sampai sedikit-sedikit ada teguran,” katanya.
Sebenarnya ide menuju kota cerdas bukan datang dari asosiasi. Melainkan dari pemerintah Kota Baubau sendiri yang memulai.
“Posisi kami hanya sebagai fasilitator untuk membantu mentranfer pengetahuan karena kelak ketika ada pembangunan bukan kami yang merasakan tapi masyarakat kota Baubau. Ketika daerah ingin berkembang maka harus melakukan kerjasama, skemanya harus seperti itu,” bebernya.
Untuk menuju kota cerdas ini maka pemerintah juga harus memiliki motivasi. Motivasi ini tidak akan muncul ketika Baubau enggan melihat perkembangan daerah lain.
Dari hasil FGD diakui masih banyak permasalahan di Kota Baubau dan menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Makanya ketika sudah ada MoU, misalkan dengan Kota Makassar maka Baubau harus berkaca dengan perkembangan Kota Makassar.
“Mereka yang harus merumuskan, misalkan masalah sampah. Katanya disini tidak tertangani dengan naik. Badingkan, di Makassar sampah itu bukan hanya kewenangan DLH tapi ada pendelegasian kewenangan dari pemerintah kota ke kecamatan dan kelurahan. Nah, ini yang harus dipelajari” paparnya.
Kendati begitu, Kota Baubau tak perlu harus sama dengan sistem yang dikembangkan daerah lain. Setidaknya perkembangan harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah. (adm)
Peliput : Sukri Arianto
Editor : La Ode Aswarlin
