BATAUGA, Rubriksultra – Sedikitnya 136 anggota Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dari empat daerah di Sultra menggelar pertemuan di Kabupaten Buton Selatan (Busel).
Pertemuan tersebut berlangsung sejak 2 hingga 3 Oktober kemarin, di Gedung Lamaindo, Kabupaten Buton Selatan juga dihadiri perwakilan PEKKA dari Kabupaten Muna, Buton, Buton Tengah dan Buton Selatan.
Anggota DPD RI, Hamsina Bolu, perwakilan Bappeda Provinsi Sultra serta sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Busel juga hadir.
Pertemuan membahas beberapa isu penting dengan tema perempuan hebat desa berdaulat. Dukungan pemerintah daerah terhadap anggota Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) juga menjadi pembahasan dalam forum tersebut.
“Kita berharap Alumni Paradigta bisa mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Ketiadaan subsidi dari Pekka Nasional ke daerah menjadi alasan perlunya dukungan pemerintah. Sebab yang namanya pendidikan membutuhkan anggaran,” kata Direktur Yayasan Pekka Nasional, Nani Zulminarni, kepada wartawan Rubriksultra.com, Rabu 3 Oktober 2018.
Nani merinci dalam satu tahun periode, setiap kelas akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 100 juta. Khusus untuk Pemkab Busel saat ini terdiri dari enam kelas dengan jumlah 25 orang setiap kelas.
Model Proses belajar mengajarnya merupakan pendidikan non formal yang pertemuannya tergantung kesepakatan mentor atau pengajar dengan sejumlah paradigta.
Untuk kurikulum akan dikembangkan berdasarkan pengalaman Pekka 17 tahun mengorganisir pengembangan kepemimpinan.
“Jadi modul – modul kami strukturkan dan konsultasikan ke banyak pihak termasuk Kemendes. Jadi ini sudah di endor sama Kemendes, pengajarnya tentu staf Pekka, kemudian kita juga melatih kader Pekka,” tambahnya.
Sebelum mengajar atau menerapkan ilmu, pengajar terlebih dahulu dilatih di Jakarta yang terdiri dari 12 modul pembelajaran. Beberapa diantaranya mengenai pemahaman tentang desa, membangun impian terhadap desa, anggaran desa, pelayanan publik, pengorganisasian masyarakat, ketahanan pangan, kesehatan dan juga tentang advokasi.
Pemkab Busel melalui Asisten III La Asari berjanji bakal memperhatikan persoalan tersebut. Untuk mewujudkannya disarankan agar Musrembang disetiap tingkatan harus diusulkan.
“Insyallah tahun depan kita anggarkan, mumpung ini belum ada penetapan anggaran 2019 Insa Allah kedepan bisa dipriortaskan, yang penting usulan priorotas itu betul-betul sesuai dengan usulan setiap kecamatan atau desa, kalau itu prioritas saya kira Pemda tidak akan menolak,” janjinya. (adm)
Laporan : Mimin
Editor : La Ode Aswarlin
