BAUBAU, Rubriksultra.com – Wali Kota Baubau, Dr AS Tamrin akhirnya merespon keresahan dan keluhan masyarakat mengenai kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) akhir-akhir ini. Orang nomor satu di Baubau ini bahkan mensinyalir beberapa kemungkinan terjadinya kelangkaan itu.
“Jadi tadi itu kita sudah rapat bersama melalui Tim Pengendali Kelangkaan BBM Kota Baubau. Disitu ada beberapa istansi terkait mulai dari Pertamina, Polres, Kodim, dan unsur pemerintah daerah. Kenapa kita berkumpul, karena kita harus menyikapi kelangkaan BBM beberapa hari belakangan ini,” kata Wali Kota Baubau, Dr AS Tamrin di kantor Wali Kota Baubau, Rabu 21 November 2018.
Kata dia, sikap ini diambil karena banyaknya keluhan dari masyarakat. Untuk itu diperlukan solusi tepat agar keresahan itu dapat terjawab dan tak berlarut-larut.
Doktor jebolan IPDN Jatinangor ini mengaku setelah rapat digelar maka beberapa masalah yang menimbulkan kelangkaan BBM akhirnya sedikit terkuak. Sedikitnya ada dua problem yang menjadi penyebab utama.
“Dalam rapat tadi dikatakan bahwa ada pembatasan kuota BBM dari depot Pertamina ke SPBU. Kedua kita sinyalir adanya prosedur ataupun regulasi penyaluran BBM dari SPBU yang terkesan tidak teratur,” katanya.
Prosedur penyaluran yang tidak teratur dari SPBU diindikasikan dari banyaknya pengisian BBM menggunakan jerigen. Selain itu, ada kendaraan yang merekayasa tangki pengisian menjadi lebih besar ataupun mengisi berkali-kali.
“Nah, SPBU harusnya bisa mengatur itu. Makanya dalam rapat tadi kita arahkan agar SPBU tidak melayani pengisian jerigen dan kendaraan yang mencoba mengisi BBM berkali-kali,” tukasnya.
Terkait kelangkaan akibat pembatasan kuota dari depot, pihaknya akan mencoba berkomunikasi dengan otoritas penentu kebijakan untuk mencari tahu apakah pembatasan itu dari pusat atau seperti apa. Dengan begitu Ia berharap penyaluran kuota bisa dikembalikan sehingga bisa mencukupi kebutuhan.
Ditanya apakah ada kemungkinan penimbunan BBM, Ketua DPD PAN Kota Baubau ini menyerahkan sepenuhnya ke aparat berwajib jika terdapat praktek penimbunan itu. Kata dia, semua instansi memiliki kewenangan masing-masing.
“Masing-masing sudah ada fungsinya. Pemda misalnya sebagai pengarah tim, fungsinya mencari solusi. Makanya rapat inilah sebagai forum dan wadah melakukan penyampaian, tidak bisa juga kita penyerobot kewenangan yang lain. Intinya kita satu kesepahaman untuk mencari solusi bersama-sama instansi teknis yang berkaitan,” katanya. (adm)
Peliput : Sukri
Editor : La Ode Aswarlin
