BAUBAU, Rubriksultra.com- Komitmen pembangunan yang direalisasikan pasangan Wali Kota AS Tamrin dan Wakil Wali Kota, La Ode Ahmad Monianse patut diacungkan jempol.
Sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berhasil direalisasikan. Salah satunya program bedah rumah. Sedikitnya 650 rumah tak layak huni disulap bak istana kecil yang nyaman.
Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Baubau, Yulia Widiarti mengatakan 650 rumah tak layak huni ini masing-masing dianggarkan Rp 15 juta tiap unitnya. Totalnya mencapai Rp 9,75 miliar.
650 bedah rumah ini tersebar hampir merata didelapan kecamatan di Kota Baubau. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat melalui hunian yang layak.
Anggaran bedah rumah bersumber dari APBN. Merupakan komitmen pemerintah daerah untuk mengusulkan masyarakat yang membutuhkan serta mengawal keberhasilan program ini.
Yulia mengaku program ini sudah sampai pada tahap finalisasi. Ia optimis 650 program bedah rumah ini tuntas sesuai waktu yang ditentukan.
“Jadi program ini dikerjakan langsung masyarakat penerima manfaat tapi mereka ini didampingi. Masyarakat tinggal mencatat kebutuhan apa untuk pembangunan rumahnya untuk diserahkan ke fasilitator. Nanti fasilitator yang menyediakan,” katanya.
Kata dia, program serupa akan terus digenjot pada tahun-tahun mendatang. Dengan begitu, hunian masyarakat Kota Baubau kedepan seluruhnya masuk dalam kategori layak huni. (adv)
Pemasangan 100 Instalasi Listrik Gratis
PEMENUHAN kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Kota Baubau. Sedikitnya ada 100 unit pemasangan instalansi listrik yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun 2018 ini.
Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Baubau, Yulia Widiyarti mengatakan pemasangan 100 unit instalasi listrik ini tidak dipungut biaya. 100 unit ini tersebar di 43 kelurahan di Kota Baubau.
“Semua bantuan memang kita peruntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan itu ada kriterianya tersendiri,” katanya.
Kriteria tersebut diantaranya dari segi pendapatan dan keadaan rumah penerima manfaat. Namun yang paling utama adalah masyarakat yang belum memiliki listrik sama sekali.
Untuk program ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan PLN. Diupayakan biaya bulanan untuk masyarakat yang mendapat bantuan program tidak sama dengan konsumen pada umumnya.
“Khan PLN sudah ada data masyarakat yang memiliki subsidi. Nah, kita upayakan juga masyarakat penerima ini masuk subsidi sehingga biaya bulannya akan lebih rendah,” katanya.
Yulia mengaku program yang nenggunakan dana APBD 2018 ini telah dituntaskan. Penerima manfaat sudah menikmati penyaluran bantuan ini.
Kendati begitu, 100 unit bantuan ini diakui belum mencukupi kebutuhan masyarakat Baubau secara umum. Makanya pada APBD 2019 ini telah diupayakan untuk dianggarakan kembali.
“Kalau listrik ini dianggarkan dari APBD. Memang untuk dinas kita seluruhnya bersentuhan langsung dengan bantuan masyarakat dalam hal penanganan penanggulangan kawasan pemukiman,” katanya. (adv)
Distribusi 1.730 Sambungan Air Gratis Kepada Masyarakat
PEMERINTAH Kota Baubau terus menggejot pelayanan kebutuhan air bersih secara merata. Utamanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sedikitnya ada 1.730 sambungan rumah (SR) telah didistribusikan kepada masyarakat di 2018 ini. Bantuan program ini merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Nilainya mencapai Rp 4,5 miliar.
“Alhamdulillah untuk 2018 kita terbilang sukses. Program ini sudah diverifikasi oleh tim verifikasi Kementerian PUPR dan dinyatakan tidak ada masalah,” kata Plt Direktur PDAM Kota Baubau, La Ode Ali Hasan.
Kuota 1.730 SR ini tersebar merata di 23 kelurahan. Pemasangan memperhatikan potensi debit air yang besar seperti Sorawolio, Kalia-lia, Kolese, Lowu-lowu, Liwuto, Sukanaeo dan beberapa wilayah lainnya.
Kesuksesan program 2018 ini menjadi modal penting Kota Baubau mendapatkan bantuan serupa 2019 mendatang. Bahkan, Kementerian PUPR sudah mengalokasikan bantuan serupa sedikitnya 2.000 unit tahun depan.
Dengan adanya sinyal alokasi hibah SR gratis 2019 maka Kota Baubau sudah tiga kali berturut-turut mendapatkan bantuan tersebut. Sebelumnya ada 289 SR tahun 2017 dan 1.730 SR yang baru saja sukses dituntaskan 2018 ini.
La Ode Ali Hasan menjamin debit air tak akan terpengaruh pasca bantuan ini diterapkan. Sebab bantuan ini dipusatkan ke area yang memiliki persediaan air yang cukup melimpah.
Hibah 2.000 SR 2019 mendatang ini diakui akan dipusatkan dizona III. Wilayah itu mencangkup Kecamatan Kokalukuna, Bungi dan Lea-lea.
“Zona III dipilih dengan mempertimbangkan debit air. Diarea itu, debit air sangat memungkinkan. Makanya bantuan ini kami pastikan tak akan mempengaruhi debit air,” katanya.
Ia sangat berharap bantuan ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apalagi air merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. (adv)
Bangun Sarana Gedung Sekolah Representatif
SARANA dan prasarana diyakini menjadi salah satu faktor utama peningkatan kualitas pendidikan. Makanya sepanjang 2018 ini, pemerintah Kota Baubau fokus membangun sarana gedung sekolah yang representatif.
Sedikitnya terdapat 29 ruang kelas belajar (RKB) yang coba direhabilitasi maupun bangun baru tahun ini. RKB ini tersebar dibeberapa sekolah seperti SMP Negeri 20 Baubau, SMP Negeri 1 Baubau, SDN 1 Wajo, SMP Negeri 4 Baubau dan beberapa sekolah lainnya di Kota Baubau.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Baubau, La Ode Aswad mengatakan kebijakan Presdien RI, Joko Widodo dalam bidang pendidikan sangatlah besar. Makanya fokus pemerintah Kota Baubau dalam dunia pendidikan adalah salah satunya peningkatan mutu dan kapasitas tenaga pendidik.
Menurutnya kualitas tenaga pendidik yang bagus maka kualitas peserta didik akan bagus pula. Kendatipun belum ada satu kajian atau penelitian yang terdokumentasi.
“Nah, tidak mungkin juga mutu peserta didik bagus jika sarana gedungnya tidak memadai. Makanya secara bertahap, pemerintah Kota Baubau khususnya Dikbud Baubau melakukan perbaikan baik sifatnya rehabilitasi maupun bangun baru,” kata La Ode Aswad ditemui di kantor Wali Kota Baubau, Jum’at 13 Desember 2018.
Terhadap sekolah yang tanahnya tidak memungkinkan maka gedung akan dibangun dua lantai. Seperti pada SD 1 Wajo, SMP Negeri 1 Baubau dan beberapa sekolah lainnya.
Kata dia, pembangunan infrastruktur pendidikan ini berasal dari dua sumber pendanaan. Baik berasal dari APBD maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Beberapa pembangunan infrastruktur ini diawasi Tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Baubau. Kerjasama ini untuk meminimalisir penyelewengan anggaran pembangunan.
Berikut beberapa pembangunan gedunh sekolah yang diawasi TP4D. Pertama ruanh kelas belajar (RKB) dan pematangan lahan SMP Negeri 20 Baubau dengan nilai kontrak Rp2.162.811.000. Lalu RKB SMP Negeri 1 Baubau Rp 1.978.509.000 dan RKB SDN 1 Wajo senilai Rp 2.473.455.000. (adv)
Sabet Kota Peduli HAM, Kado Istimewa Dari Wapres RI
Pemkot Baubau dibawah kepemimpinan Tampil Manis berhasil menyabet penghargaan Kota Peduli HAM 2018. Torehan emas ini mencatatkan Kota Baubau telah menerima penghargaan serupa empat kali beruntun.
Penghargaan tertinggi sebagai Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI ini diserahkan langsung Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Penghargaan diterima langsung Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse.
“Benar, jadi baru-baru ini kita mendapat penghargaan Kota Peduli HAM 2018. Diserahkan langsung Wapres RI dan diterima Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse pada Selasa, 11 Desember lalu di Jakarta,” kata Arief Budianto Gavoer, S.IP, MH selaku
Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Baubau diruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
Penghargaan dari negara ini diberikan kepada daerah yang berhasil menerapkan atau melaksanakan penegakkan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Adapun kriteria penilaian suatu daerah ditetapkan sebagai Kota Peduli HAM dijelaskan dalam Permenkumham nomor 4 tahun 2016. Terdapat 83 kriteria yang dijabarkan kedalam hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan, lingkungan yang berkelanjutan dan seterusnya.
“Alhamdulillah semua kriteria yang dimaksud dipenuhi Kota Baubau. Sebab semua kriteria itu sudah dituangkan dalam bentuk regulasi, semua sudah dipayungi,” katanya.
Dengan adanya penghargaan ini maka menandakan keberpihakan regulasi mengenai perlindungan HAM di Baubau sudah cukup bagus. Namun, pihaknya mengaku tak akan berhenti dititik ini untuk mengembangkan regulasi baru.
Kedepan, kata dia, sudah ada beberapa point yang akan dicanangkan melalui regulasi khususnya mengenai pendekatan perlindungan HAM ini. Diantaranya kawasan bebas rokok dan ketersediaan ruang khusus ibu menyusui baik diinstansi pemerintah maupun swasta.
Arief mengaku inti dari semua keberhasilan ini sebenarnya bukan hanya mengejar penghargaan semata. Namun melaksanakan penegakkan, penghormatan dan perlindungan HAM ini merupakan tugas dan tanggung jawab daerah.
“Itu sebenarnya intinya, namun ketika negara memberikan penghargaan maka itu adalah hal lain yang alhamdulillah mencerminkan keberhasilan kita. Tentunya ini sebuah kesyukuran bagi kita dan akan kita upayakan kedepan untuk terus memperbaiki kinerja khususnya mengenai perlindungan HAM ini,” katanya. (adv)
Manjakan Wisatawan, Hadirkan Pusat Kuliner dan Buah Tangan Tradisional
KERAGAMAN kuliner dan kerajinan khas Kota Baubau sebagai peninggalan peradaban kesultanan Buton memang terkenal kaya. Kekayaan ini coba dikembangkan melalui promosi terpusat.
Sebagai langkah awal, lokasi promosi terpusat ini sudah digenjot mulai 2018 ini. Sedikitnya 18 gazebo kayu bergaya khas rumah adat Buton (Malige,red) telah berdiri megah dalam kawasan benteng keraton Buton.
Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Baubau, Ibnu Wahid menjelaskan 18 gazebo bergaya khas Malige itu tepat berada dibelakang Masjid Agung Keraton Buton. Dilokasi itulah segala kekayaan kuliner maupun oleh-oleh khas Buton akan dijajakan kepada wisatawan baik mancanegara maupun domestik.
“Jadi dilokasi itu khusus menjajakan kuliner dan kerajinan tradisional sebagai buah tangan. Kita bangun pusat jajanan kuliner dan kerajinan tradisonal karena itu menjadi keharusan dari sebuah destinasi wisata,” kata Ibnu Wahid diruang kerjanya, Kamis 13 Desember 2018.
Kata dia, membangun sebuah destinasi harus melengkapi tiga A, diantaranya aksesibilitas, atraksi dan amenitas. Amenitas atau sarana dan prasarana umum jajanan kuliner dan suvenir inilah salah satunya.
“Kedepan kita harapkan wisatawan nusantara maupun mancanegara yang berkunjung dibenteng keraton akan merasa dimanjakan disini. Selain mereka menikmati heritage atau melihat peninggalan kebudayaan dan sejarah baik benda maupun tak benda, juga sekaligus bisa menikmati jajajan kuliner khas dan suvenir yang berbasis masyarakat,” katanya.
Ibnu Wahid mengaku jajanan dipusat kuliner diupayakan higienis karena berupa makanan kering sehingga ruang disana tidak terlalu semrawut. Aktifitas goreng menggoreng tidak akan diperkenankan.
Selain itu, karena lokasi pusat jajanan tepat dibelakang masjid Agung Keraton maka segala aktifitas akan dikoordinasikan dengan para tokoh Sara agama. Di waktu-waktu tertentu misalnya saat salat maka tidak diperbolehkan untuk berjualan.
Kata dia, pengelolaan pusat jajanan kuliner dan suvenir ini murni dilaksanakan masyarakat. Masyarakat Kelurahan Melai menjadi pelaku usaha yang diprioritaskan.
“Untuk pelaku usahanya akan kita koordinasikan dengan kelurahan. Nanti kelurahan bekerjasama dengan ketua RT dan RW untuk mengiventarisir warganya yang memiliki basic jualan dan layak. Jangan tiba-tiba orang yang tidak tahu jualan belagu masuk untuk jualan. Ini kita lakukan untuk mengantisipasi jangan sampai bias dan menimbulkan kesalah pahaman dalam masyarakat,” tukasnya.
Pusat kuliner dan suvenir ini akan mulai beroperasi 2019 mendatang. Pemerintah sendiri akan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk mengatur jalannya pengelolaan.
“Memang dikelola murni oleh masyarakt tapi nanti ada aturan main yang dikeluarkan pemerintah melalui Perwali. Paling tidak ada sumbangan ke pemerintah untuk maintenance atau pemeliharaannya,” katanya.
Pembangunan pusat jajanan kuliner dan suvenir ini diharapkan mampu mendongkrak promosi wisata di Baubau. Terlebih menjadi lapangan kerja masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya.
Ibnu Wahid mengurai anggaran pembangunan pusat jajanan kuliner dan suvenir ini berasal dari Dana Alokasi Khusus. Nilainya mencapai Rp 3,9 miliar sudah termasuk pembangunan gazebo di pantai Nirwana, pantai Kamali, dan beberapa titik didalam kawasan benteng keraton Buton. (adv)
