BATAUGA, Rubriksultra.com – DPRD Kabupaten Buton Selatan bereaksi atas kasus dugaan kecurangan seleksi CPNS Kabupaten Buton Selatan tahun 2018. Dewan langsung mengagendakan rapat kerja bersama BKPSDM Busel dan Honorer yang dijadwalkan pagi tadi, Selasa 8 Januari 2019.
Sayang, rapat yang seyogyanya dimulai pukul 09.00 Wita, tak bisa berlangsung maksimal. Pasalnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Busel, Firman Hamzah mendadak tak menghadiri rapat.
Hal itu membuat kecurigaan dewan atas keputusan pemerintah yang terkesan menghindari rapat bersama dewan. Padahal dalam rapat sebelumnya yang digelar kemarin, disepakati digelar rapat lanjutan hari ini dengan agenda meminta kelengkapan dokumen peserta CPNS dari BKPSDM Busel.
“Kami patut curiga dengan kejadian ini. Karena setahu kami Firman Hamzah ini merupakan orang yang paling koperatif jika diundang rapat. Makanya jangan sampai ada dugaan perintah untuk tidak menghadiri rapat,” ujar anggota DPRD Buton Selatan, La Ode Ashadin.
Dewan juga menyayangkan sikap pemerintah yang tak menghargai undangan dewan. Legislator Nasdem ini mengaku mengenal pribadi Firman Hamzah yang begitu mudah dihubungi ketika diminta untuk hadiri rapat.
“Biasanya pak Firman ini, biar kita undang per telepon saja langsung datang. Contohnya kemarin, belum datang yang demo dia sudah hadir bawa dengan dokumennya. Sehingga patut ada kecurigaan kita, kenapa hari ini sampai dia tidak hadir. Padahal kami sudah bersurat resmi,” paparnya.
Ashadin menduga ada skenario jahat yang dimainkan terhadap seleksi CPNS Buton Selatan. Hal itu merujuk dari sejumlah fakta yang dilaporkan peserta tes CPNS kepada dewan.
“Jika kita dengarkan laporan yang disampaikan para peserta yang ikut seleksi ini, patut kita curigai ada kejahatan yang sistimatis. Kok, kenapa dari ribuan peserta tes CPNS yang mendaftar di Busel, yang dikasih tambahan nilai hanya lima sampai enam orang saja,” tanya Ashadin.
Berkaitan dengan sertifikat pendidik, Menurut Ashadin serdik tidak akan mudah diperoleh oleh tenaga pendidik. Minimal mereka telah mengabdi lima tahun. “Jadi itu tidak mudah diperoleh, istri saya ini seorang guru. Makanya patut kita duga ini adalah kejahatan yang sistimatis,” paparnya.
Mengingat Pemkab Buton Selatan tak hadir dalam rapat, Ashadin berharap agar persoalan tersebut kembali diagendakan dalam rapat kerja bersama.
“Pagi tadi saya telepon (Firman Hamzah, red) katanya masih ada urusan di KPN. Tadi kita sudah bersurat dan kita agendakan ulang,” paparnya. (adm)
Peliput : Arianto
Editor : La Ode Aswarlin
