KENDARI, Rubriksultra.com – Sikap Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Kendari dalam pemilihan Wakil Wali Kota Kendari tetap mengikuti prosedur atau aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang.
Ketua DPD PKS Kota Kendari Sulkarnain Kadir mengatakan, sebagai partai koalisi hak PKS untuk mengusulkan nama calon untuk mengikuti proses pemilihan waki wali kota dalam undang-undang terbuka lebar.
“Apakah itu melanggar aturan? Kalau ada ketentuan dan kalau ketentuannya ada itu akan menjadi bagian dari proses. Maka kita ikuti saja aturannya,” kata Sulkarnain Kadir, Selasa 26 Februari 2019.
Saat ditanya apakah PKS akan mengusulkan calon dalam perebutan kursi kosong dua di Kota Kendari, Sulkarnain menjawab politis.
“Nanti kita lihat. Yang jelas kita tetap mengikuti aturan yang ada,” jelasnya.
Mantan anggota DPRD Kota Kendari ini menjelaskan, apabila saat ini ada yang merasa proses pemilihan wakil wali kota sangat lambat, ini sudah bagian proses yang baru memakan waktu kurang lebih satu bulan berjalan.
“Jadi kita mengikuti regulasi dan ketentuan yang ada, pokoknya kita ikuti saja prosedur yang ada,” jelasnya
Saat ini, lanjut Sulkarnain, ketiga partai koalisi mulai dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah menjalin komunikasi dengan membahas calon yang diusung dalam pemilihan wakil wali kota. Namun, dengan kesibukan di pemerintahan sebagai Wali Kota Kendari, Sulkarnain tidak menghadiri pertemuan tersebut.
“Kemarin itu sudah ada komunikasi partai koalisi, cuman ada tugas-tugas pemerintahan saya tidak hadir dan PKS yang menghadiri itu sekretaris. Kalau mau tahu hasilnya seperti apa, nanti tanya Sekretaris PAN Kota Kendari,” katanya.
Terkait polemik yang terjadi antara PAN dan PKS, kata Sulkarnain, namanya komunikasi dan dialog politik pasti terjadi dinamika dan ada beberapa pandangan yang melihat satu sisi serta yang lain juga hanya melihat satu sisi.
“Kalau saya yang penting semua bisa didialogkan dengan baik, kalau komunikasi dengan baik saya kira akan selesai,” ucapnya.
Kemudian terkait mengedepankan etika politik yang diungkapkan Ketua DPW PAN Sultra Abdurrahman Saleh beberapa waktu lalu, Sulkarnain mejelaskan, yang namanya etika dalam politik itu menjalankan sesuai aturan dan undang-undang.
“Kalau saya etika itu tidak saling mencampuri mekanisme di internal partai masing-masing,” jelasnya.
Ia menjelaskan, berbicara masalah etika politik, seharusnya mengikuti aturan, baik aturan negara dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dalam organisasi masing-masing.
“Kita jalankan saja sesuai ketentuan, tidak perlu di dalamnya ada dialektika komunikasi dan dialog. Saya kira ini hal yang biasa dalam politik,” tutupnya. (adm)
Sumber : Inilahsultra
