Mabes Polri Bakal Usut Pembuat dan Penyebar Hoax UU Cipta Kerja

518
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono

JAKARTA, Rubriksultra.com- Mabes Polri akan mengusut pembuat dan penyebar hoaks terkat UU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI. Sebab hoaks itu berpotensi memperkeruh keadaan dan membenturkan antar kelompok.

Hal ini dibenarkan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono melalui rilisnya, Rabu 7 Oktober 2020.

“ya, akan diusut,” tegas Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Ditambahkan Irjen Pol Argo, polisi juga akan terus memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya berita sebelum cek dan ricek sehingga tidak mudah terpancing.

Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan, contoh isu hoaks UU Ciptaker yaitu misalnya uang pesangon dihilangkan. Padahal dalam ketentuan Pasal 156 Ayat (I) UU Cipta Kerja yang telah direvisi menyebutkan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

“Isu hoaks yang lain adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dalam Cipta Kerja dihilangkan. Padahal sesuai Pasal 88C beleid tersebut dijelaskan jika, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan,” jelas Jenderal Bintang Dua dipundaknya ini.

Hal lain yang juga hoaks adalah perusahaan dapat melakukan PHK kapan saja. Padahal perusahaan dilarang melakukan PHK kepada pekerja atau buruh dengan alasan berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus.

Terakhir Irjen Argo menjelaskan sanksi hukum bagi penyebar hoax, dapat diancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE) yang menyatakan setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. (adm)

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Baca Juga :  Raih Penghargaan Anugerah PWI Pusat, AS Tamrin: Ini Buah Kerja Bersama