Pengaspalan 1.000 KM Jalan Nasional Gunakan Aspal Buton

187
Gubernur Sultra, H. Ali Mazi bersama tim dari Kementerian Maritim dan Investasi saat meninjau salah satu perusahaan tambang aspal di Kabupaten Buton. (Foto Istimewa)

BAUBAU, Rubriksultra.com- Komitmen Gubernur Sultra, H. Ali Mazi untuk memaksimalkan potensi aspal Buton yang begitu kaya memang patut diapresiasi. Senin, 1 Februari 2021 menjadi momen penting keseriusan pemerintah pusat dibawa kewenangan Kementerian Maritim dan Investasi untuk menjadikan aspal Buton menjadi program Nasional pengaspalan 1000 Km.

Sedikitnya, 16 tim dari Kementerian Maritim dan Investasi yang dipimpin salah satu deputi di kementerian tersebut meninjau langsung lokasi tambang aspal terbesar di dunia itu di Kabupaten Buton. Kehadiran tim ini didampingi langsung Gubernur Sultra, H. Ali Mazi bersama Bupati Buton, La Bakry dan Wali Kota Baubau, Dr AS Tamrin.

- Advertisement -

Setibanya di Buton, seluruh tim bergerak menuju Lawele. Selama sejam perjalanan, gubernur beserta rombongan tiba di pusat eksploitasi aspal Buton, salah satunya adalah PT. Wijaya Kartika (Wika) Bitumen.

PT. wika adalah perusahaan yang mengelola sumber daya aspal baik dalam bentuk bahan jadi atau siap pakai maupun dalam bentuk setengah jadi atau serpihan batuan aspal. Menurut salah satu karyawan di perusahaan tersebut, PT Wika telah mendapat IUP untuk mengelola 100 hektar areal pegunungan aspal.

Secara umum, potensi aspal di Kabupaten Buton Seluas 60.000 hektar namun baru dieksploitasi seluas 400 hektar oleh 42 IUP perusahaan yang eksploitasi produksi, sementara 6 perusahaan telah produksi. PT. Wika Bitumen mengeksploitasi seluas 101 Hektar, sementara PT. Kartika Prima Abadi pada Mei tahun 2021 akan memproduksi dalam bentuk kemasan 25 sampai dengan 50 kg sehingga memudahkan pengangkutan.

Selanjutnya, rombongan meninjau Pelabuhan Nambo sebagai salah satu penyangga insfrastruktur pengiriman dan suplay ke daerah lain. Disini, H. Ali Mazi menyampaikan kepada tim kementerian yang dipimpin deputi pengendalian bahwa perlunya pengembangan dan perluasan pelabuhan Nambo dan perlunya dikonsentrasikan pelabuhan tersebut sebagai penyangga pelabuhan utama pengiriman aspal Buton.

Baca Juga :  Dugaan Kecurangan CPNS Busel, Polres Buton Dinilai Tertutup

Setelah berkeliling di pelabuhan Nambo, rombongan melanjutkan perjalanan menuju PT. Kartika Prima Abadi. Disana seluruh tim dipersilakan memasuki saah satu ruang meeting untuk mendengarkan presentasi dari salah satu direktur perusahaan tentang pabrik aspal yang telah mereka bangun. Pabrik tersebut nantinya menjadi pabrik aspal yang dapat menyuplai kebutuhan aspal dalam dan luar negeri.

Selanjutnya, rombongan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Banabungi untuk meninjau fisik dan lingkungan dari perusahaan tersebut. “Sejak puluhan tahun, pelabuhan inilah menjadi andalan utama pengiriman aspal curah di Kabupaten Buton,” kata Ali Mazi kepada tim.

H. Ali Mazi didampingi Bupati Buton dan Wali Kota Baubau saat menunjau infrastruktur di Kabupaten Buton. (Foto Istimewa)

Namun belakangan, pelabuhan ini menjadi pelabuhan yang digunakan oleh PT. Wijaya Karya untuk pengiriman paket 1 ton aspal Buton dengan kandungan 20 persen.

Malam harinya, sekira pukul 21.00 wita sebagian dari tim gubernur, tim kementerian, tim Bupati Buton dan tim Wali Kota Baubau melakukan rapat tertutup di salah satu ruangan Hotel Zenith. Didalam rapat dibahas banyak hal mengenai pemanfaatan aspal Buton.

Gubernur Sultra, H. Ali Mazi menegaskan beberapa hal dalam rapat ini. Pertama Pemprov Sultra sangat serius dalam membangun pertambangan aspal di Buton. Keseriusan tersebut dibuktikan dengan beberapa kali pertemuan dengan menteri LBP melalui telekonference.

“Kami juga sangat menyambut baik dan antusias atas kunjungan tim kementerian hari ini. Kita patut bersyukur karena Sultra dikarunia banyak potensi sumber daya alam sehinga kota patut untuk menjaga, merawat dan mengelola dengan baik untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” katanya.

H. Ali Mazi juga terus mengingatkan pentingnya memperhatikan protokol kesehatan dalam aktivitas pemerintahan dengan mematuhi 3 M.

“Dalam bekerja, tumbuhkan konsep JITU yakni jujur, ikhlas dan terus menerus serta fokus menjadi penting dalam menjalankan amanah gubernur. Kita berharap usaha ini mendapat respon positif dari pemerintah pusat,” katanya.

Baca Juga :  Relawan Pendukung Prabowo Sandi Segera Deklarasi di Kepton

Terakhir, gubernur menegaskan dalam visi misinya dituangkan dalam konsep Garbarata. Hal ini menjadi untuk menyelaraskan pembangunan baik di daratan maupun di kepulauan

Deputi Bidang Fasiliasi Kemenko Maritim dan Investasi juga menegaskan beberapa hal. Diantaranya mengenai cadangan aspal Buton, infrastruktur pendukung yakni jalan dan pelabuhan serta pabrikan dari perusahaan.

Hal lain yang disampaikan yakni, Menteri Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sangat mendukung dan memprioritaskan industri aspal Buton dalam membangun infrastruktur jalan di tanah air. Diharapkan aspal Buton menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Pose Gubernur Sultra, H. Ali Mazi bersama tim Kementerian Maritim dan Investasi. (Foto Istimewa)

“Untuk menghilangkan ego sektoral maka dibutuhkan kerja integratis dan saling mendukung serta digitalisasi sistem pengelolaan aspal Buton. Intinya pemerintah sangat serius menggunakan aspal Buton dengan kebijakan 1000 km menggunakan aspal Buton sehingga aspal Buton dapat dimanfaatkan di negeri sendiri,” katanya.

Tim kementerian juga turut mengapresiasi seluruh kesiapan pemeritah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan aspal Buton sebagai aspal andalan untun pengaspalan di Indonesia. Ke depan aspal Buton akan menggantikan aspal cair yang secara ekonomis dan produksi lebih menguntungkan dan memudahkan.

Dalam diskusi tersebut banyak hal yang dibahas. Misalnya Kadis ESDM Sultra, Ir. Andi Azis menyampaikan kesiapan pemerintah provinsi dalam membantu regulasi, pengawasan dan pengendalian.

Kadis Bina Marga, Abdul Rahim juga menegaskan akan mendukung pembangunan jalan pintas dari pertambangan aspal menuju pabrikasi dan pelabuhan.

Kadis Kehutanan Sultra, Ir. Sahid juga mendukung regulasi terkait ijin pinjam lahan hutan lindung. Namun demikian perlu memperhatikan regulasi dalam membuat ijin tersebut.

“Luas lahan pinjam pakai 5 km maka menjadi kewenangan gubernur, namun di atas 5 km menjadi kewenangan kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya.

Baca Juga :  Lomba Seni Kreatif Daerah Meriahkan HUT Baubau

Kadis Lingkungan Hidup sultra, Ashar menegaskan terkait ijin amdal yang cukup memggunakan satu ijin pembuatan terminal khusus sehingga terpusat pada satu yerminal saja

Kadis Perhubungan Sultra, Dr Hado Hasina menyatakan sangat penting untun membuat kebijakan bila hanya ada satu pintu masuk pengiriman aspal Buton yakni di Pelabuhan Nambo. Olehnya Pelabuhan Banabungi yang salama ini digunakan PT. Wika Bitumen baiknya dijadikan pelabuhan kapal umum atau angkutan masyarakat saja

Terakhir, Kadis PUPR Kabupaten Buton menyampaikan bahwa kesiapan mereka untuk membangun jalan pintas tersebut.

Dalam rapat ini, Gubernur Sultra, H. Ali Mazi turut memberikan buku yang dikarang olehnya kepada Deputi Bidang Fasilitasi Kementerian Maritim dan Investasi untuk disampaikan kepada Mentri Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. (adv)

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry