PT. AMI dan Pemkab Buteng Kolaborasi Program di Bidang Kesehatan

37
Ketgam : Pertemuan antara Pemkab Buton Tengah dengan perwakilan PT. AMI membahas kolaborasi dibidang kesehatan. FOTO ISTIMEWA
Ketgam : Pertemuan antara Pemkab Buton Tengah dengan perwakilan PT. AMI membahas kolaborasi dibidang kesehatan. FOTO ISTIMEWA

BAUBAU, Rubriksultra.com – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) kolaborasi program di bidang kesehatan dengan PT. Arga Morini Indah (AMI) dan PT. Arga Morini Indotama (AMI).

Program yang di kolaborasi tertuang dalam bentuk kerjasama komplemen tentang Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada aspek kesehatan khususnya di wilayah konsesi Kecamatan Talaga Raya.

Kepala Teknik Tambang PT. AMI, Dedi Apriyadi, menjelaskan program yang di kolaborasi sesuai kebutuhan masyarakat. Anggaran program sepenuhnya dibiayai perusahaan. Hal itu sudah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan.

- Advertisement -

“Jadi, setiap tahun kita menyusun program dulu, kemudian diajukan ke Dirjen Minerba, lalu keluar pengesahan RKAB, nah itu yang akan dijalankan,” jelas Dedi, di konfirmasi Rubriksultra.com beberapa waktu lalu.

Kata Dedi, setiap perusahaan wajib menyiapkan budget di RKAB untuk kegiatan PPM. Program ini diambil dari dana operasional realisasinya diambil dari kemampuan produksi, berbeda dengan CSR yang diambil dari dana keuntungan perusahaan.

MoU antara pihaknya dengan Pemkab sudah diatur dalam Kepmen 1824 tahun 2018. Dalam regulasi itu disebutkan ada delapan aspek diantaranya di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Pihaknya tahun ini memilih melaksanakan program di bidang kesehatan.

“Outputnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Olehnya kami mengadakan rapat bersama Bappeda, Dinkes dan Kabag Hukum Kabupaten Buteng agar mengatur bentuk kerjasama sehingga tidak ada selisih antara dana dari perusahaan dan dana yang dikeluarkan dari Pemerintah nanti,” katanya.

Dikatakan realisasi PPM sebelumnya di bidang pendidikan. Gaji operasional sekitar 70 guru honorer ditambah. Suntikan dana dari perusahaan itu langsung masuk di rekening masing-masing.

“Ini continue (berkelanjutan) dan kita laporkan setiap tahun ke Dirjen Minerba. Nah, setelah di bidang kesehatan ini akan kita laksanakan di bidang lainnya. Hanya saja sekarang harus diikat dengan payung hukum melalui MoU. Jadi harus ada progres harus ada pencapaiannya,” tandasnya.

Baca Juga :  Penyuluhan Hukum Lingkungan Hidup, UM Buton Ajak Peduli Pencemaran Sampah Plastik

Kepala Bappeda Buteng, Samrin merasa terbantu dengan adanya MoU ini sebab pihaknya tidak lagi berharap Dana Alokasi Umum atau Dana Alokasi Khusus.

Kata dia, dalam rapat sudah disepakati bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah akan menyusun program mana yang prioritas.

“Yang diprioritaskan pertama adalah penanganan stunting dan penanganan gizi buruk. Jadi kita prioritaskan untuk bayi dan ibu hamil, selebihnya Dinas Kesehatan nanti yang siapkan program lainnya. Diharapkan program ini dapat berjalan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Talaga,” pungkasnya. (adm)

Laporan : Ady

Facebook Comments
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry