BATAUGA– DPRD Buton Selatan (Busel) belum menunjukan kinerja yang maksimal dalam fungsi legislasi. Pernah wakil rakyat di daerah itu menggodok sejumlah raperda inisiatif. Sayangnya perda tak mampu diselesaikan, pada akhirnya harus diambil alih eksekutif sebagai mitra kerja dewan.
Kepala Bagian (Kabag) Persidangan DPRD Busel, Laode Nurunani, membenarkan sudah tiga tahun lebih, 20 wakil rakyat di Busel ini berupaya menghasilkan perda inisiatif dewan. Upaya yang belum membuahkan hasil dinilai karena padatnya jadwan dewan. “Beberapa kali kegiatan, dewan selalu berupaya. Namun sampai saat ini hasilnyapun belum ada, ini mungkin dipengaruhi padatnya jadwal DPRD,” ungkapnya.
Nurunani menjelaskan, pada pertengahan tahun 2017 lalu, DPRD Busel sepakat akan menghasilkan perda inisiatif perdananya. Hanya saja waktu yang diberikan untuk mengahsilkan produk hukum ini sangat terbatas.
“Mereka sepakat mau bentuk perda inisiatif tentang PP 18 tahun 2017 tentang tunjangan dewan, namun akibat keterbatasan waktu produk hukum tersebut kemudian diambil alih oleh pemerintah setempat. selain itu, mereka juga mau membentuk perda tentang izin perikanan, hanya saja, lagi-lagi kewenangan
perikanan ini kemudian diambil alih oleh provinsi,” jelasnya.
Masyarakat Busel, Laode Asmin mengaku miris melihat kinerja wakil rakyat di daerah otonom baru itu. Kata dia, sepertinya DPRD Busel kurang serius dalam mengawal proses pemerintahan yang ada di daerah.
“Ini mungkin menjadi wujud ketidak seriusan anggota DPRD busel dalam mengawal daerah ini. Padahal Busel sebagai daerah otonom baru peluang menghasilkan perda inisiatif itu sangat besar,” ungkapnya.
Mantan ketua HMI Cabang Baubau ini menilai meski banyak agenda daerah yang perlu dituntaskn oleh dewan, tidak boleh mengesampingkan kebutuhan daerah otonom baru ini. Seperti diketahui, di Busel masih banyak kegiatan yang tidak dilandasi dasar hukum, salah satu contohnya adalah peraturan daerah atas pengelolaan parawisata.
“DPRD juga harus lebih kreatif dalam melihat apa yang perlu dan penting dibutuhkan daerah pada saat ini. Lembaga terhormat ini sejak terbentuk tiga tahun lalu belum satu pun menghasil perda inisiatif. Kita melihat mereka keseringan keluar daerah. Kalau menurut saya dari pada keluar daerah dan habiskan uang daerah sementara hasilnya tidak signifikan, lebih baik mari fokus mengawal produk hukum inisiatif, karena itu juga penting untuk daerah ini,” tandasnya. (***)
