PASARWAJO, Rubriksultra.com – Pemkab Buton mendapat kunjungan dari tim Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis 25 Juli 2019.
Kunjungan tersebut menindaklanjuti sejumlah agenda, diantaranya mengkordinasikan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas), evaluasi persiapan penilaian kabupaten/kota peduli HAM dan meminta laporan terkait aksi HAM yang dilakukan Kabupaten Buton.
Pertemuan yang berlangsung di kantor bupati buton dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Muhammad Zilfar Djafar dan dihadiri unsur Muspida, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah serta kepala bagian hukum Kabupaten Buton.
Dalam pertemuan tersebut, Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Fakharudin M. Satu, SH MH menjelaskan, saat ini dokumen penyampaian data usul penilaian kabupaten/kota peduli HAM telah disampaikan kepada bidang HAM Kanwil Kemenkumham Sultra.
Dari hasil evaluasi Kabupaten Buton dinyatakan sudah memenuhi syarat untuk mendapat predikat kabupaten kota Peduli HAM tahun 2019.
“Penghargaan ini merupakan penghargaan yang ke-4 yang diperoleh Kabupaten Buton sebagai kabupaten peduli HAM,” ungkapnya.
Dikatakan Pemkab Buton juga telah merampungkan pelaporan rencana aksi HAM yang dilakukan setiap tiga bulan atau dikenal dengan pelaporan B03, B06, B09 dan B012.
Hasilnya Kabupaten Buton mendapatkan status warna hijau dan kuning yang menandakan kegiatan aksi HAM telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton.
Dalam rapat tersebut, juga dibahas mengenai upaya yang dilakukan terhadap penanganan pemulihan keamanan pasca terjadinya bentrok dua kelompok masyarakat desa di Buton.
Menurut Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Buton, Nurul Kudus Tako ST MT, saat ini sudah dilakukan upaya penanganan terhadap property yang terkena dampak pasca bentrok tersebut. Terdapat sedikitnya 56 rumah yang sudah dilakukan pembangunan.
Selanjutnya terkait pemulihan keamanan juga dipastikan sudah dalam situasi kondusif.
Meski begitu, anggota kepolisian bersama anggota TNI masih tetap disiagakan dilokasi terjadinya konflik untuk berjaga-jaga. (adm)
