Penelitian Pelayanan Publik, Sembilan OPD di Butur Dapat Rapor Merah

269
Suasana seminar akhir hasil pembahasan penelitian tingkat pelayanan publik di aula Setda Butur belum lama ini. (FOTO ILHAM)

BURANGA, Rubriksultra.com- Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) belum memberikan kepuasan publik yang cukup signifikan. Dari 18 sampel instansi pemerintah, sembilan OPD dinyatakan buruk atau memiliki pelayanan kurang baik dengan nilai C.

Tingkat pelayanan ini berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Halu Oleo (LPPM UHO) Kendari bekerjasama dengan Pemkab Butur.

Hasil ini disampaikan saat kegiatan seminar akhir hasil pembahasan penelitian di aula Setda Butur belum lama ini.

Dari 18 sampel penelitian, hanya satu instansi yang berhasil memperoleh nilai terbaik atau A, yakni Kelurahan Lipu.

Delapan OPD mendapat nilai baik atau B yaitu PTSP, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, badan penanggulangan bencana Daerah, badan keuangan daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumberdaya manusia, Kecamatan Kulisusu, Kelurahan labuan, dan puskesmas wakorumba Utara.

Sedang sembilan OPD yang mendapat nilai kurang baik atau C, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Kecamatan Kulisusu Barat dan Puskesmas Lambale.

Asiten II Setda Butur, Budianti Kadidaa mengatakan, hasil survei menggunakan sampel 18 instansi. Mencakup 12 OPD, dua kecamatan, dua kelurahan dan dua puskesmas. Hasilnya mutu pelayanan publik rata-rata mendapat nilai C.

“Kita berharap tentu memiliki nilai baik atau sangat baik. Tetunya perlu langkah-langkah mutu pelayanan yang lebih baik lagi kedepan atas hasil ini,” katanya.

Mantan Kadis Pertanian ini menjelaskan, dinas-dinas yang masih sangat rendah nilainya dibutuhkan inovasi pelayanan kepada publik. Utamanya pusat kesehatan, pendidikan, dan catatan sipil.

“Pemerintah daerah berharap kegiatan tersebut tidak berhenti begitu saja. Tetapi tahun berikutnya terus dilakukan pengamatan terhadap mutu atau kepuasan terhadap pelayanan ditiap OPD,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kasus Afif Dinilai tak Bisa Gugurkan Statusnya Sebagai Aleg Terpilih

Pun begitu, Ia mengaku hasil ini akan bisa ditingkatkan kedepan karena sampel yang digunakan hanya beberapa OPD. Olehnya, kegiatan ini akan terus berlanjut dimasa mendatang.

Kata dia, ada beberapa alasan yang menjadi dasar hasil penilaian. Misal, Kelurahan Lipu mendapat predikat pelayan terbaik karena hasil survey kuisioner dari sembilan unsur pelayanan dasar sangat baik.

Unsur itu meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya atau tarif, produk spesifikasi, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan, saran, masukan, sarana dan prasarana.

Sedang OPD yang memiliki mutu pelayanan kurang baik dengan nilai C disebabkan data survei kuisioner menunjukkan lima unsur kurang baik. Diantaranya prosedur pelayanan, waktu pelayanan, kompetensi petugas, perilaku pelaksana, dan pengaduan saran dan masukan.

Sekedar diketahui, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berdasarkan survei Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UHO Kendari yang dilakukan selama dua bulan. (adm)

Penulis : Ilham

Facebook Comments