LABUNGKARI, Rubriksultra.com- Bupati Buton Tengah (Buteng), H. Samahuddin dan Wakil Bupati Buteng, La Ntau memiliki komitmen tinggi membangun daerah. Di setengah perjalanan kepemimpinan keduanya periode 2017-2022, pembangunan Buteng lebih difokuskan ke pengembangan potensi wilayah.
Fokus pengembangan potensi wilayah ini menjadi tema besar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPDJMD) 2017-2022 di gedung Azzahra, Kecamatan Lakudo, Rabu, 18 Maret 2020.
Bupati Buteng, H.Samahuddin mengatakan, RPJMD merupakan visi misi dari program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPDJMN).
“Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Buteng dan terhadap pencapaian program pembangunan tahun 2017-2022, maka perlu dilakukan revisi dokumen RPJMD,” kata H.Samahuddin.
Penyesuaian subtansi RPJMD Kabupaten Buteng terhadap arah kebijakan tahunan sebagai pedoman penyusunan RKPD ini akan dijadikan sebagai prioritas pembangunan tahunan Buteng. Dengan begitu, pembangunan akan lebih terukur, memiliki arah dan tujuan yang lebih baik.
Selain itu, penjelasan pembangunan Buteng juga harus bersesuaian terhadap rencana pembangunan Provinsi Sultra yang tertuang tertuang dalam dokumen RPJMD Sultra tahun 2018-2023.
Kata H. Samahuddin, Pemkab Buteng memiliki visi mewujudkan pembangunan berbasis pengembangan wilayah menuju Kabupaten Buteng yang berkah, sejahtera, produktif, agamis dan harmonis.
Hal tersebut merupakan wajah Buteng yang akan ditampilkan kedepan. Olehnya, dukungan semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan.
“Kami tidak dapat bekerja sendiri. Perlu ada sumbangsi pemikiran dan peran perangkat DPRD, para OPD dan mitra kerja pemerintah, akademisi, lembaga vertikal, dan masyarakat untuk menuangkan segenap perhatiannya untuk pembangunan daerah,” katanya.
Kasubid Perencanaan Daerah Bappeda Sultra, Hasrullah menjelaskan, penyusunan RPJMD menjalin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi. Baik antar ruang antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun pusat dan daerah.
“Ini juga menjadi konsistensi antar perencanaan, penganggran, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan ini, kita dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menerima, menjamin terciptanya penggunaan sumber daya manusia secara efisien, efektif, dan berkeadilan,” katanya.
Tarik Benang Merah Kebijakan Pusat, Provinsi dan Daerah
Perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPDJMD) 2017-2022 Kabupaten Buton Tengah (Buteng) memiliki tujuan besar. Menarik sebuah benang merah antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buteng, L.Syamsuddin Pamone menjelaskan, perubahan RPJMD didalam Musrenbang ditekankan terjadi sebuah sinkronisasi yang kuat. Baik antara kebijakan pusat, kebijakan provinsi dan kebijakan daerah.
“Kita tahu bersama, pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo periode 2019-2024 memiliki arah kebijakan baru. Lalu Gubernur Sultra, H. Ali Mazi juga memiliki RPJMD baru,” katanya.
Atas kondisi ini, Kabupaten Buton Tengah harus mengambil posisi strategis untuk mensikronkan tujuan. Mengambil interland atau benang merah yang bisa menyambungkan kebijakan nasional, provinsi dan daerah.
“Perubahan ini adalah ruang sehingga kebijakan di tingkat kabupaten atau kegiatan di daerah bersesuaian dengan kegiatan provinsi dan nasional,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga memncoba menginisiasi, mensinkronkan dan menerapkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Pembangunan Daerah.
“Itu yang kita inginkan sebenarnya, sekaligus meningkatkan produktivitas pembangunan tiga tahun kedepan,” katanya.
Bangun Konektivitas Lintas Sektor
Terciptanya konektivitas lintas sektor menjadi fokus pengembangan potensi wilayah merunut operasional visi misi Bupati dan Wakil Bupati Buteng 2017-2022. Pembangunan infrastruktur, ekonomi, pariwisata dan sektor lainnya dapat saling memberikan timbal balik dan stimulus satu sama lainnya.
Kepala Bappeda Buteng, L.Syamsuddin Pamone memberikan gambaran salah satu sektor. Misalnya sektor pariwisata yang dapat menstimulus kegiatan ekonomi lainnya.
Menurutnya, penguatan sektor pariwisata akan melahirkan ekonomi kreatif dari masyarakat. Dengan begitu lahir kegiatan baru yang saling mensuport dan saling menguntungkan.
“Artinya ketika orang datang di Buteng selain menikmati pariwisata misalnya pantai, dia bisa melihathasil kerajinan masyarakat yang dikemas sekretaif mungkin. Sehingga ada manfaat lanjutan dan turunan kegiatan baru bagi masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi wilayah,” katanya.
Perubahan RPJMD Buteng juga didasari dari beberapa hal yang dirasa belum optimal. Salah satunya pengembangan mete.
“Kita inginkan kedepan apabila ada bantuan dari provinsi misalnya pembibitan, maka kita disini bisa melakukan penjarangan sehingga Buton Tengah itu kuat dengan metenya,” katanya.
L.Syamsuddin menilai Buteng memiliki potensi besar untuk pengembangan mete meski lahan perekebunan mete tak seluas Muna dan Buton. Namun dari segi pengelolaan, Buteng memiliki banyak peluang.
“Ada sekitar tiga gudang mete disini. Setelah dikelola, mete yang sudah bersih disuplai ke Mubarak Lombe di Kendari, itu representasi dari Buton Tengah,” katanya.
Apalagi saat ini, secara geografis kewilayahan Buteng sudah terkoneksi dengan baik. Infrastruktur dengan sistem jaringan jalan sudah memudahkan percepatan pergerakan barang dan jasa.
“Disamping kebutuhan lainnya misal, air bersih kita juga sudah meningkat. Inilah pentingnya kita lakukan sinkronisasi, agar semua kebijakan tidak saling tumpang tindih antara program nasional, provinsi dan daerah. Kolaborasi itu yang coba kita terus bangun,” katanya. (adv)
