PASARWAJO, Rubriksultra.com- Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia melihat potensi Aspal Buton sangat luar biasa. Produksi aspal Buton dinilai mampu menghemat devisa hingga Rp 20 triliun bila dikelola dengan baik.
Bahlil Lahadalia menjelaskan, import aspal dalam setahun bisa mencapai 2,2 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sementara produksi yang dihasilkan pertamina hanya 300 ribu ton.
Harga aspal dibanderol 300 dolar per ton atau setara Rp 4,2 juta. Sehingga total kebutuhan aspal pertahun bisa mencapai kurang lebih Rp 40 triliun.
“Nah, aspal Buton ini sekarang sudah dibangun industrinya dengan kualitas impor dan bisa berbasis ekspor. Kalau 50 persen kita mampu keluarkan produksinya dalam setahun maka dari sini (Buton) kita mampu menghemat devisa hingga Rp 20 triliun,” jelas Bahlil Lahadalia saat berkunjung ke Kabupaten Buton, Ahad 28 Februari 2021.
Dikatakan, kedatangannya ke Buton untuk memastikan clean and clear realisasi produksi aspal Buton ini. Termasuk memastikan sarana pendukung seperti peningkatan pelabuhan guna memastikan program Presiden Jokowi untuk mengoptimalisasikan Aspal Buton terealisasi.
Bahlil Lahadalia memastikan usai Idhul Fitri 2021, aspal Buton sudah bisa diproduksi. Tujuannya menjawab keinginan Presiden Jokowi dimana seluruh prodak Aspal Buton harus diserap negara untuk dipakai dalam proyek pemerintah.
“Mengenai izin, Gubernur Sultra Ali Mazi segera selesaikan. Saya sudah konsultasi. Nah timbal baliknya dengan perusahaan ini tentu menyerap tenaga kerja lokal. Pajak masuk ke Pemkab Buton lalu geliat perekonomian meningkat,” jelasnya.
Dalam kunjungannya ini, Bahlil Lahadalia secara resmi memberikan Tax Holiday kepada PT. Kartika Prima Abadi. Hal itu sebagai bentuk kepastian pemerintah pusat dalam memastikan investasi daerah jalan guna sebagai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pertumbuhan ekonomi diwilayah kawasan timur khususnya di Pulau Buton.
“Tax Holiday yang kita berikan ini baru kapasitas 100 ribu per tahun, tapi dalam rencana investasi pada 2024 sudah mencapai 500 ribu ton per tahun, artinya kebutuhan konsumsi nasional 50 persen sudah bisa dihasilkan dari sini,” ujarnya.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses investasi yang ada di daerah-daerah berjalan, apalagi terkait dengan industri yang melahirkan nilai ekonomi tambah untuk mewujudkan visi besar Presiden Joko Widodo terkait dengan transformasi ekonomi. (adv)
