KENDARI, Rubriksultra.com – Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menjadikan pengendalian inflasi sebagai isu prioritas dan secara intens melakukan rapat koordinasi hingga evaluasi terhadap pelaksanaan oleh instansi teknis bersama pihak terkait. Terlebih Sultra dalam status tanggap darurat badai El Nino.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Asrun Lio mengaku, isu inflasi di Sultra menjadi hangat untuk diperbincangkan. Sebab pemerintah getol menginformasikan baik melalui media massa maupun media sosial lainnya, untuk bersama-sama peduli terhadap pengendalian inflasi ini.
“Kenaikan inflasi ini selain dirasakan dampaknya baik itu melalui adanya kenaikan harga beberapa komoditas hingga kelangkaan jumlah, juga diungkapkan secara nyata oleh pemerintah, dalam rangka menggugah perhatian serta kepedulian kita bersama, baik itu pemerintah bersama pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat agar tidak panik dan tetap berbelanja skala prioritas, serta mampu memanfaatkan pekarangan kosong,” tutur Asrun Lio dalam rilis PPID Utama Sultra, Minggu 29 Oktober 2023.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilakukan Pj Gubernur Sultra, lanjut dia, inflasi yang terjadi saat ini tidak lepas dari kondisi cuaca ekstrem yakni adanya musim kemarau berkepanjangan, sehingga Sultra ditetapkan status tanggap darurat terhadap badai El Nino.
“Perlu dipahami, dalam rapat inflasi yang dipimpin Pj Gubernur Sultra dengan sejumlah pihak terkait mengungkapkan jika inflasi kita berada pada peringkat dua nasional sebesar 3,46 persen (yoy). Kendati begitu, inflasi September masih berada di range 3+1 persen dan jauh di bawah inflasi bulan Desember 2022 sebesar 7,39 persen (yoy),” lanjutnya.
Jenderal ASN Provinsi Sultra ini mengatakan, dalam rapat tersebut terungkap komoditas penyumbang inflasi yakni beras, cabai merah, bawang merah, termasuk ikan. Meskipun ikan melimpah namun terkendala pada produksi es karena pemadaman bergilir sehingga kemampuan pembangkit listrik akibat kurangnya debit air pada aliran sungai.
“Dalam kesempatan rapat itu juga, Pj Gubernur Sultra menyampaikan adanya kenaikan harga elpiji di Sultra, yang disebabkan terlambatnya perpanjangan perizinan SPBE Kolaka serta SPBE Konawe, yang mengalami kebakaran sehingga sangat mempengaruhi pasokan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG, red) tabung 3 kg di wilayah kita,” katanya.
Sejak rapat koordinasi terbaru yang dipimpin Pj Gubernur Sultra, Rabu 25-29 Oktober 2023, terlihat progres signifikan dalam penanganan masalah kenaikan inflasi di Sultra. Dimana, untuk cabai merah dan bawang merah sudah terkendali dengan limpahan hasil produksi dari SMA/SMK di Sultra yang melakukan penanaman sebanyak 300 ribu dan telah panen.
“Sultra juga memiliki stok gabah yang cukup besar, namun stok tersebut telah di kirim ke daerah lain, namun diimpor kembali tentunya dengan adanya risiko peningkatan harga. Menyikapi hal ini, Pj Gubernur Sultra akan membuat mekanisme pembelian langsung tetapi tidak menabrak aturan berlaku,” ujarnya.
Terkait masalah gas elpiji, sambung Asrun Lio, Pemprov Sultra terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk menjaga supply elpiji di Sultra. Sedangkan OPD bersama Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bersama-sama melakukan pemantauan.
“Pemerintah tidak tinggal diam terkait adanya kelangkaan gas elpiji 3 kg, sebab hal itu telah diprediksi bisa memicu kenaikan inflasi daerah. Untuk itu, pemerintah telah menyampaikan kepada pihak PT Pertamina (persero) untuk segera melakukan upaya strategis dalam mengatasi kondisi dimaksud,” sambungnya.
Untuk itu, Asrun Lio mengapresiasi upaya PT Pertamina (persero) yang akan segera melakukan pengalihan supply dari SPBE lainnya dan melakukan monitoring di beberapa pangkalan yang tersebar di Kota Kendari, serta melakukan operasi pasar di beberapa kabupaten/kota di Sultra, khususnya yang telah konversi.
“Kabar gembira juga, PT Pertamina (persero) telah menyampaikan bahwa kendala distribusi yang menyebabkan kelangkaan elpiji 3 kg telah teratasi, sehingga diharapkan beberapa hari kedepan, distribusi elpiji 3 kg di Kota Kendari dan beberapa daerah kabupaten lainnya, telah kembali normal. Untuk itu, diharapkan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik dengan kondisi saat ini,” ucapnya.
Meski Sultra merupakan urutan kedua inflasi tertinggi di Indonesia, jelas Asrun, statusnya masih moderat atau terkendali. Posisi inflasi ini juga mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2022 mencapai 7,39 persen.
“Secara angka inflasi nasional, pengendalian inflasi di Sultra bisa teratasi,” tandasnya. (adm)
