BAUBAU, Rubriksultra.com – Pernyataan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Betoambari Kota Baubau, Anas Labakara, S.T., yang mengklaim material timbunan proyek perpanjangan landasan pacu telah mengantongi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), menuai sorotan.
Politisi PDI Perjuangan Kota Baubau, Rais Jaya Rachman, menilai pernyataan tersebut berpotensi menyesatkan publik.
Ia bahkan menyebut klaim tersebut sebagai bentuk pembohongan publik karena dinilai tidak sejalan dengan informasi yang diperolehnya dari pemerintah daerah.
Rais mengatakan, berdasarkan hasil konsultasi dan sejumlah keterangan resmi pemerintah daerah yang telah diberitakan media, hingga saat ini belum ada perusahaan maupun perseorangan di Kota Baubau yang mengajukan izin SIPB untuk kegiatan pertambangan batuan.
"Kalau menurut kami, apa yang menjadi statement Pak Kepala Bandara Anas itu sebuah pembohongan publik. Sebab, pemerintah setempat juga sudah menyampaikan bahwa tidak ada satu pun perusahaan atau perseorangan yang mengajukan izin SIPB untuk pertambangan batuan di Kota Baubau," tegas Rais.
Atas dasar itu, ia meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan terhadap pernyataan Kepala UPBU Betoambari tersebut.
Menurutnya, Anas menyampaikan klaim bukan dalam kapasitas pribadi, melainkan sebagai pejabat yang memimpin salah satu unit kerja vertikal pemerintah.
Rais juga menantang pihak bandara untuk membuka secara transparan dokumen yang menjadi dasar klaim penggunaan material berizin tersebut.
"Kalau benar sudah menggunakan SIPB untuk proyek pemerintah, silakan diperlihatkan perusahaan mana yang menjadi pemasok material timbunan dan di mana lokasi izinnya. Begitu juga hasil uji laboratoriumnya, harus dibuka kepada publik," ujarnya.
Ia menilai keterbukaan tersebut penting agar polemik mengenai sumber material timbunan tidak terus berkembang menjadi pertanyaan publik.
Terlebih, material yang digunakan dalam proyek tersebut berkaitan langsung dengan kualitas konstruksi perpanjangan landasan pacu Bandara Betoambari.
"Ini bukan persoalan kecil karena bahan baku menentukan kualitas pekerjaan landasan pacu. Kalau materialnya tidak memenuhi spesifikasi, tentu bisa berdampak pada kualitas konstruksi dan keselamatan penerbangan," katanya.
Rais turut menyoroti belum terbukanya informasi mengenai perusahaan pelaksana, kontraktor, hingga besaran anggaran proyek melalui papan informasi pekerjaan.
"Informasi dari Bapenda menyebut ada dua pemasok. Tetapi kami belum melihat ada supplier material di Kota Baubau yang memiliki izin. Karena itu, jangan hanya menyampaikan klaim. Tunjukkan dokumennya agar semuanya terang," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala UPBU Betoambari, Anas Labakara, membantah proyek penimbunan landasan pacu menggunakan material ilegal.
Anas mengaku, berdasarkan pengetahuannya, pelaksanaan proyek telah berjalan sesuai prosedur dengan menggunakan material yang memiliki SIPB untuk proyek pemerintah.
Anas juga mengklaim seluruh material yang digunakan telah dilengkapi hasil uji laboratorium untuk memastikan kesesuaian dengan standar kelayakan material konstruksi.
Meski begitu, ia mengaku tidak mengingat secara pasti nama lembaga yang menerbitkan hasil pengujian tersebut.
"Nama lembaganya saya tidak ingat, tapi pemenang tendernya yang urus. Sesuai ketentuan," katanya.(adm)
