Bawaslu Baubau Tingkatkan Sinergi dengan Mitra Kerja

Ketua Bawaslu Baubau, Azan saat membuka rapat koordinasi pengawasan tahapan pemilu di Metro Entertaint, Senin 2 Maret 2020. (FOTO SUKRI)

BAUBAU, Rubriksultra.com- Tahapan Pilkada Kota Baubau masih begitu jauh. Namun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Baubau mulai berbenah menyiapkan diri sejak dini untuk menyongsong masa depan mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat.

Bawaslu Baubau dengan segala upaya kini mulai merapatkan barisan. Merangkul seluruh stakeholder dan masyarakat untuk bersama menyamakan persepsi merumuskan format pengawalan Pemilu dan Pilkada kedepan.

- Advertisement -

Hal itu terwujud dengan digelarnya rapat koordinasi pengawasan tahapan pemilu dan peran stakeholder dalam advokasi pemilu yang digelar di Metro Entertaint yang dimulai sejak 2 Maret hingga 3 Maret 2020. Rencananya, sosialisasi pengawasan pemilu kepada masyarakat ini masih akan dilanjutkan di Hotel Mira, Rabu 4 Maret 2020 esok.

Ketua Bawaslu Baubau, Azan mengatakan, pelaksanaan Pilkada dan Pemilu 2019 lalu mempunyai dinamika yang luar biasa. Tetapi dinamika tersebut mampu dikawal dengan baik.

Namun masih ada beberapa catatan yang menjadi evaluasi untuk perbaikan kedepan. Olehnya, dibutuhkan peran serta seluruh pihak.

Komisioner Bawaslu Baubau bersama narasumber Rektor UM Buton dalam rapat koordinasi tahapan pemilu. (FOTO SUKRI)

“Pilkada atau Pemilu jangan diartikan hanya sebagai urusan penyelenggara saja yakni urusan KPU dan Bawaslu. Tapi peran stakekholder, khususnya masyarakat sebenarnya jauh lebih besar,” katanya.

Olehnya, sinegitas ini perlu diperkuat sejak dini. Dengan begitu, pelaksanaan pilkada dan pemilu berdasarkan evaluasi sebelumnya bisa dipermantap sedari sekarang.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Baubau, M.Yusran Elfargani menambahkan, pemilu baru akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Namun tahapan sudah dimulai dua tahun sebelumnya di 2022.

Olehnya, Ia menilai momentum yang dilakukan Bawaslu Baubau saat ini sudah sangat tepat. Sebab Bawaslu menyadari konsep pemilu sudah harus tersosialisasi kepada masyarakat jauh sebelum gelaran dimulai.

“Sudah harus tersosialisasi saat ini, jangan nanti dekat enam bulan sebelum pemilu baru sosialisi. Ini sangat penting dilakukan agar masyarakat memiliki persiapan untuk bersama secara aktif berperan serta mewujudkan demokrasi yang bersih kedepan,” katanya.

Baca Juga :  Gubernur Sultra Dampingi Wakil Ketua DPR RI Kunker di Konsel

Jadikan Evaluasi Pemilu 2019 Sebagai Momentum Perbaikan Sistem

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Baubau, M.Yusran Elfargani saat memberikan materi evaluasi hasil pemilu 2019 di metro entertaint, Selasa 3 Maret 2020. (FOTO SUKRI)

Evaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 menjadi tugas konstitusional Bawaslu terhadap pengawasan dan penyelenggaraan pemilu. Bahan evaluasi ini akan dijadikan masukan terutama kepada penyelenggara, stakeholder, masyarakat, media massa dan lainnya agar penyelenggaraan pemilu berikutnya berjalan sempurna.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Baubau, M.Yusran Elfargani mengatakan, terdapat banyak hasil evaluasi pemilu yang menjadi catatan perbaikan. Baik itu dari sisi penyelenggara maupun dari masyarakat.

“Nah, ketika kita mengetahui ketidaksempurnaan ini maka kemudian mari kita sama-sama kedepan untuk memperbaiki,” katanya.

M. Yusran mencontohkan salah satu hasil evaluasi yang menjadi catatan perbaikan kedepan. Misalnya, dari sisi data pemilih yang belum sempurna di masyarakat.

“Dari hasil evaluasi kita, masih banyak surat suara yang rusak. Ini menjadi catatan bahwa kita harus lebih intens memberikan pemahaman, sosialisasi kepada masyarakat terkait tata cara pelaksanaan pencoblosan di TPS. Bagaimana memperlakukan surat suara itu sehingga menjadi sah,” katanya.

Peserta sosialisasi peran peran stakeholder dalam advokasi pemilu, Selasa 3 Maret 2020. (FOTO SUKRI)

Lalu partisipasi pemilih yang hanya mencapai kisaran 71 persen atau 80 ribu wajib pilih dari 107 ribu DPT. M. Yusran meyakini jumlah ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan.

“Masih ada 27 ribu wajib pilih kita dalam DPT yang tidak memilih. Tentu ini menjadi problem utama bagi kita, bagaimana caranya mengetahui apakah mereka yang 27 ribu ini memang tidak datang ke TPS sehingga menjadi golput dengan tidak mau menggunakan hak pilihnya atau mereka ini sudah tidak berada di Baubau, tentu ini juga menjadi problem,” katanya.

Dikatakan, bila ketidaksempurnaan itu berasal dari penyelenggara maka tentunya banyak hal yang harus diperbaiki. Salah satunya dari sisi regulasi yang mungkin perlu diperbaiki dalam rangka efektifitas, efisiensi dan memaksimalkan tugas.

Baca Juga :  Job Fair Baubau, Solusi Tekan Pengangguran dan Buka Peluang Karir

“Ini yang harus kita tuntaskan semua. Insya Allah dari saat ini sudah mulai kita bangun komunikasi dengan stekholder terutama KPU bagaimana kita memperbaikinya kedepan sejak dini,” katanya. (adv)

Facebook Comments