BAUBAU, Rubriksultra.com – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyoroti pergeseran anggaran senilai Rp 7,6 miliar yang dilakukan Pemkot Baubau untuk pembayaran BPJS Kesehatan.
Hal itu dinilai terkesan memanfaatkan situasi darurat Covid 19 untuk melunasi utang Pemkot Baubau ke BPJS.
“Ini sangat menyimpang dari Intruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan pencepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah,” ungkap Ketua Eksekutif Kota LMND Baubau, Jasmin.
Menurut Jazmin, pergeseran anggaran pemda untuk penanganan Covid 19 harus memperhatikan tiga hal untuk alokasinya. Pertama penanganan kesehatan, kedua penanganan dampak ekonomi, dan ketiga pengamanan jaring sosial/social safety selama pandemi covid19.
LMND menilai Pemkot Baubau gagal melaksanakan intruksi Kemendagri No 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan pencepatan penanganan covid19 di lingkungan pemerintah daerah.
Pasalnya alokasi anggaran dari hasil pergeseran anggaran Pemkot Baubau sebesar Rp 33,9 miliar yang sudah disepakati dengan DPRD Kota Baubau pada pada 1 April lalu, tidak sesuai peruntukan dengan intruksi Kemendagri.
Mengenai pergeseran anggaran BPJS senilai Rp 7,6 miliar, Sekda Baubau, Dr. Roni Muchtar MPd menilai tidak ada masalah dengan pergeseran anggaran yang ikut mengalokasikan pembayaran BPJS Kesehatan.
Menurut Sekda, semua dana tersebut pemanfaatan juga untuk masyarakat Baubau. Fungsinya juga jelas demi menjaga pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kita pastikan ini tidak bertentangan dengan aturan,” paparnya.
Sekadar diketahui DPRD dan Pemkot Baubau sepakat melakukan pergeseran anggaran DAU APBD Kota Baubau sebesar Rp 33,9 miliar.
Dana terbagi dalam beberapa kelompok, pertama Rp 23,9 miliar untuk pencegahan Covid-19, Rp 7,6 miliar untuk BPJS Kesehatan dan Rp 2,3 miliar belanja tak terduga. (adm)
