PASARWAJO, Rubriksultra.com – Dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Pj Bupati Buton Drs. La Ode Mustari, M.Si. menghadiri secara daring Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pengendalian Inflasi dan Stabilisasi Harga Pangan selama dan pasca Puasa-Idul Fitri 2024 di Ruang VIP Kantor Bupati, pada Senin, 4 Maret 2024.
Rakor tersebut diinisiasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D, di Hotel Kempinski Jakarta dan dihadiri seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga para pengusaha.
Mendagri, Tito Karnavian mengatakan rakor tersebut sebagai tindaklanjut dari arahan presiden dalam upaya mengendalikan harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan tahun 2024. Ada beberapa daerah di Indonesia yang secara bulanan angka inflasinya masih jauh dari angka nasional.
“Jadi untuk kepala daerah yang inflasinya di atas nasional, untuk melakukan pengendalian ketersediaan dan stabilitas pangan menjelang HBKN di Bulan Ramadan dan Idul Fitri,” ujarnya.
Mendagri menyampaikan bahwa pengendalian tersebut perlu berbagai langkah-langkah penting yang harus di perhatikan yakni ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok dan stabilitas keamanan selama HBKN serta peninjauan dan koordinasi penetapan kebijakan tarif daerah.
“Ketika harga-harga naik atau langka perlu kita jaga, ini sangat berkolerasi dengan situasi keamanan. Tolong kita jaga agar masyarakat khususnya yang beragama islam dapat menjalankan ibadah ramadhannya dengan baik, hindari potensi gejolak yang memancing situasi apalagi berhubungan politik identitas keagaamaan. Kemudian kita harus menjaga arus mudik dan arus balik,” katanya.
Tito juga menekankan agar dalam mengambil kebijakan harus dapat mecari balance antara menyenangkan produsen dan menyenangkan konsumen karena Indonesia adalah negara yang memproduksi sekaligus mengkonsumsi.
“Kita Indonesia jika harganya terlalu murah sekali kasihan petani dan penghasil lainnya. Termasuk pengusaha yang memproduksi serta nelayan. Sebaliknya kalau misalnya harganya tinggi sekali masyarakat menjerit karena tidak terjangkau harganya. Oleh karena itu kita harus membalance angka inflasinya terkendali menyenangkan kedua-duanya, tersenyum dua-duanya,” katanya.
Gubernur diminta segera melakukan rapat untuk mengendalikan inflasi daerah masing-masing sesuai dengan permasalahan masing-masing, begitupun dengan bupati/wali kota agar koordinasi dengan Forkopimda dan pengusaha.
“Semuanya kita lakukan demi masyarakat tersedia barang pokok dan juga harga dapat terjangkau. Tujuannya itu supaya masyarakat tenang dan tolong untuk rekan-rekan di daerah di situasi seperti ini hati-hati betul jangan menaikkan pajak dan retribusi yang tidak perlu yang akan memberatkan rakyat,” imbaunya. (adm)
