WAKATOBI, Rubriksultra.com- Pemerintah Kabupaten Wakatobi berupaya meminimalisir segala bentuk tindakan korupsi yang bisa terjadi didalam pengelolaan aset pemerintah. Risiko itu diminimalisir dengan menandatangani Mou bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penertiban aset, di Wangi-wangi, Rabu 9 Juni 2021.
Kepala Satuan Tugas KPK Wilayah IV, Niken Ariyanti mengatakan, penertiban aset di suatu wilayah pemerintahan perlu ada tanggung jawab penuh, baik di pihak pemerintah sebagai pemilik beban tanggung jawab maupun masyarakat sebagai sosial kontrol.
“Risiko korupsi, selain pengadaan barang dan jasa, aset pun memiliki risiko yang sama,” kata Niken Ariyanti.
Dikatakan, penertiban aset memiliki nilai urgensi, khususnya bagi pemerintah sebagai penanggung jawab. Sehingga ketika ada gugatan masyarakat maupun oknum terkait aset, maka pemerintah memiliki data pertanggung jawaban.
“Ketika data aset tidak standar sesuai mekanisme dan ketimpangan data yang tidak valid hingga 95 persen, maka jelas itu sebagai pelanggaran dan pemerintah akan kalah,” ungkapnya.
Niken Aryanti menekankan pentingnya pemerintah mensertifikatkan semua aset. Sebab setiap tahunnya bakal ada evaluasi dan pemeriksaan.
“Kita mendorong untuk sertifikatkan semua aset Pemda, kita pantau dan tanyakan setiap tahun. Jangan lagi ada aset diklaim orang. Ke depan, perbaiki tata kelola dan penertiban serta senantiasa aset harus dirawat,” pintanya.
Terkait aset di daerah yang menelan anggaran miliaran namun tidak dimaksimalkan, Niken Aryanti menjelaskan, persoalan itu hampir ditemukan diseluruh pulau di Sulawesi. Menurutnya, itu bisa dialihfungsikan namun harus dengan tujuan yang jelas.
“Aset yang tidak dimaksimalkan hampir disemua Sulawesi kita temukan. Ini termasuk perencanaan yang tidak masuk skala prioritas. Jika mau dialih fungsikan atau apapun harus jelas. Bikin list aset bermasalah dan apa masalahnya agar cepat difungsikan. Sehingga, lagi-lagi harus ada peran masyarakat untuk mengontrol,” tegasnya. (adm)
