BURANGA, Rubriksultra.com – Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) banyak memberikan rekomendasi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2017. Rekomendasi tersebut muncul saat digelar rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Rukman Basri, Senin 27 Agustus 2018.
Pandangan fraksi disampaikan secara kolektif dibacakan staf sekretariat DPRD Butur Ali Imran. Fraksi Amanat Rakyat dalam pandangan fraksinya memberikan sembilan rekomendasi salah satunya meminta komitmen Bupati Buton utara untuk memberikan sanksi pencopotan kepada SKPD yang tidak dapat menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK terutama menyangkut aset daerah yang menjadi temuan.
Sementara Fraksi Rakyat Bersatu memberikan empat rekomendasi. Diantaranya meminta seluruh SKPD agar lebih serius dan tanggap dalam menata administrasi pemerintahan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Fraksi Rakyat Bersatu juga meminta agar penyusunan laporan hendaknya menyajikan data-data kondisi dan hasil pembangunan secara menyeluruh. Sehingga proses evaluasi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD akan lebih mudah.
Fraksi Kebangkitan Demokrat juga memberikan empat rekomendasi. Masing-masing laporan pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2017 dan pagu indikatif yang diterapkan pada perencanaan anggaran DPRD Kabupaten Buton utara tahun anggaran 2019 untuk dirasionalisasi.
Wakil Bupati Buton Utara, Ramadio mengapresiasi penetapana LKPD tahun 2017 meskipun mendapat banyak sorotan. Ia menganggap pandangan umum fraksi sangat konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas LKPD Buton Utara.
“Ini juga untuk mewujudkan responsibiltas dan dalam pengelolaan anggaran 2017 Butur berhasil mencapai WTP dan akan terus kita pertahankan sebagaimana harapan sejumlah fraksi,” bebernya. (adm)
Peliput : Ilham
Editor : La Ode Aswarlin
