KENDARI, Rubriksultra.com- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), H. Ali Mazi memimpin rapat koordinasi (rakor) persiapan pembangunan Politeknik Pertambangan Konawe yang digagas oleh perusahaan tambang yang beroperasi di Morosi, PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI). Rakor ini digelar di Rumah Jabatan Gubernur dan diikuti sejumlah kementerian terkait, Rabu 3 Februari 2021.
Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek, dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Safri Burhanuddin hadir langsung di Rujab Gubernur Sultra. Sementara peserta dari kementerian terkaslit lainnya mengikuti secara virtual.
H. Ali Mazi meminta agar PT. VDNI benar-benar serius dengan rencana pembangunan politeknik tersebut. Tentu dengan senantiasa berkoordinasi tidak hanya ke pemerintah pusat, tapi juga ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.
“Saya harap, setiap dua minggu sekali saya memperoleh laporan tentang perkembangannya. Sehingga jika ada kendala, pemerintah daerah bisa turut membantu mengatasinya,” kata H. Ali Mazi melalui rilis Kepala Diskominfo Sultra, M. Ridwan Badallah.
Direktur PT. VDNI, Wisma Baruna menyampaikan, sejauh ini pihaknya telah menggarap rencana pembangunan politeknik ini dengan intens. Desain tekniks, pemilihan kontraktor, hingga pemilihan lahan lokasi kampus sudah dilakukan.
Menurutnya, kampus politeknik itu akan dibangun di dalam kompleks industri. Salah satu pertimbangannya, karena sekolah ini lebih mengedepankan praktek sehingga akan lebih mudah jika gedung kampus dbangun dalam kompleks industry agar lebih memudahkan proses belajar mengajar.
Dijelaskan, industri yang berlokasi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe tersebut, berkonsep teknopark. Di dalamnya ada fasilitas-fasilitas umum, termasuk sekolah (politeknik) dengan kawasan yang hijau, meskipun industrinya berat (pertambangan).
Adapun terkait urusan perizinan, Direktur PT. VDNI menyampaikan bahwa semuanya dilakukan secara online. Pihaknya telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk izin online tersebut. Rencananya, Februari-Maret ini berkas-berkasnya akan dimasukkan semua.
“Untuk menaungi politeknik tersebut, dibentuk yayasan dimana Gubernur Sultra ditunjuk sebagai pengawas,” kata Wisma Baruna.
Pemilihan lokasi politeknik yang berada di areal industri tersebut mendapat respon dari Sekda Konawe, Ferdinand Sapan. Menurutnya, pembangunan politeknik ini tetap mempertimbangkan seluruh aturan yang menjadi rujukan hukum, termasuk zonasi tata ruang, serta konsep kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan.
Sekda Konawe menyatakan, regulasi yang mengatur tata ruang mengandung aturan mengenai pidana sehingga aspek tata ruang benar-benar menjadi pertimbangan. Perlu pertimbangan dari berbagai aspek, bukan hanya substansi kepentingan perusahaan semata tapi juga regulasi lain yang berlaku.
“Pembangunan politeknik bukan hanya sekadar untuk menciptakan pekerja di Virtue (PT. VDNI). Tapi pada konteks yang lebih luas lagi. Kita harus berpikir lebih luas, bukan cuma lima tahun. Kita tidak tahu bagaimana Virtue di masa-masa mendatang,” kata Ferdinand Sapan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sultra, H. Ali Nazi mengungkapkan, tujuan utama dari pembangunan politeknik tersebut adalah bagaimana SDM di Sultra dapat berkembang dan cerdas. Jika pemerintah pusat setuju (pembangunannya di dalam kompleks industri), berarti tidak ada masalah.
Kendatipun secara pribadi dirinya menginginkan agar kampus itu dibangun di luar kompleks industri, namun jika ada pertimbangan efektifitas dan efisiensi, dan tentu persetujuan pemerintah pusat, Gubernur tidak mempersoalkan jika dibangun di dalam kompleks.
Hanya saja, jika memang gedung politeknik itu akan ditempatkan di dalam kompleks maka yang perlu dipertimbangkan benar-benar adalah amdalnya (analisis mengenai dampak lingkungan).
“Bagaimana mahasiswa itu aman dan nyaman dalam belajar. Kebersihan dan keamanan terjaga. Jadi, amdalnya penting diperhatikan,” tegas Ali Mazi. (adm)
