MAKASSAR, Rubriksultra.com – Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXVI Tahun 2023 berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) dihadiri sejumlah kepala daerah di Indonesia. Turut hadir Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi, SH, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Pj. Bupati Buton Selatan, La Ode Budi.
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tahun ini mengambil tema “Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul”.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), H. Muhammad Tito Karnavian bertindak sebagai Inspektur Upacara.
“Tujuan adanya otonomi daerah, agar daerah-daerah memiliki kewenangan yang lebih luas sehingga dapat berkreasi dan bermanuver untuk menyelenggarakan program-program didaerah masing-masing demi kemakmuran masyarakat,” kata Tito.
Mantan Kapolri itu mengatakan, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan tradisi mulai dari Sabang sampai Merauke memiliki kekhasan masing-masing dan itu tidak bisa mendapat perlakuan yang sama. Sehingga kepala daerah diberikan kewenangan untuk memimpin sesuai kekhasan daerah masing-masing.
Otda hendaknya menjadi sistem yang membuat daerah menjadi mandiri. Daerah, kata dia, tidak hanya bergantung pada suntikan dana dari pemerintah pusat.
“Sehingga kepala daerah harus memiliki jiwa kewirausahaan, untuk meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal,” kata dia.
Acara ini menampilkan parade bendera dari 546 kabupaten di Indonesia menggunakan 200 perahu nelayan. Selain itu juga menampilak tari Pakkarena yang dibawakan langsung oleh 200 penari.
Adapun rangkaian lainnya yang dilakukan pada hari-hari sebelumnya yakni seminar nasional, kunjungan ke lorong wisata dan pameran inovasi kinerja pemerintah daerah se-Indonesia.
Dihadiri lebih dari 70 persen kepala daerah dari seluruh Indonesia. Ini mungkin momentum upacara terbesar yang dihadiri kepala daerah.
Pada Peringatan Hari Otonomi Daerah kali ini juga diumumkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2023. Hasil evaluasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.100.2.1.3-1109 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Evaluasi ini dilakukan di 3 Provinsi, 10 Kabupaten, dan 10 Kota.
Master of Ceremony menyebutkan provinsi dengan kinerja penyelenggara pemerintahan terbaik secara nasional, peringkat pertama yaitu Provinsi Jawa Tengah. Peringkat kedua dan ketiga yakni Daerah Istimewa Jogjakarta dan Jawa Timur.
“Provinsi peringkat 1 Jawa Tengah skor 3,714 status kinerja tinggi, peringkat 2 Daerah Istimewa Jogjakarta skor 3,621 status kinerja tinggi, peringkat 3 Jawa Timur skor 3,613 status kinerja tinggi,” ucapnya.
Sementara Kabupaten di Indonesia yang menduduki peringkat pertama dalam penyelenggara pemerintah terbaik adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Badung menempati peringkat dua dan tiga.
“Kabupaten peringkat 1, Banyuwangi skor 4,083 status kinerja tinggi, peringkat 2 Kabupaten Sumedang skor 3,969 status kinerja tinggi, peringkat 3 Kabupaten Badung skor 3,698 status kinerja tinggi,” ungkapnya.
Kota Makassar sendiri menempati peringkat 6 secara Nasional untuk kota terbaik di Indonesia dengan status kinerja sedang. Sementara peringkat kota terbaik pertama ditempati Kota Semarang.
“Kota peringkat 1 Kota Semarang skor 3,430 status kinerja tinggi, peringkat 2 Kota Surabaya skor 3,425 status kinerja tinggi, peringkat 3 Kota Surakarta skor 3,406 status kinerja tinggi, peringkat 4 Kota Bogor skor 3,404 status kinerja sedang, peringkat 5 Kota Denpasar skor 3,382 status kinerja sedang, peringkat 6 Kota Makassar skor 3,348 status kinerja sedang,” tuturnya. (adm)
