LABUNGKARI, Rubriksultra.com – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tampaknya tidak main-main dalam mengisi kursi jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu ditandai dengan menggandeng Polri dan Kementrian Dalam Negri (Kemendagri) untuk melakukan Asessment pada lelang jabatan dua OPD.
Pj. Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf mengatakan tim pansel dalam lelang jabatan dua OPD di Kabupaten Buton Tengah terdiri dari unsur Pemkab Buton Tengah, Akademisi, Kemendagri Republik Indonesia dan menggandeng Polri.
“Ada Sekda selaku Ketua Pansel, Kepala BKPSDM, ada dari Universitas 1 orang, dan dua orang dari Kementrian Dalam Negeri, saya minta untuk mengawal proses seleksi kita supaya semua berjalan dengan baik,” jelasnya
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buteng, Wujuddin menambahkan selain perwakilan dari Kemendagri, untuk Assesment akan melibatkan langsung Mabes Polri memalui Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang akan dilaksanakan pada bulan pertengahan November 2023.
Secara teknis pelaksanaan pendaftaran lelang sendiri akan dilakukan dengan dua cara yakni melalui website Sim.berkah.butontengah.net dan berkas hardcopy lainnya di bawah langsung ke BKPSDM Buton Tengah.
“Pendaftaran sudah mulai tanggal 22 Oktober 2023 secara online sampai tanggal 3 november 2023,” tambahnya.
Pelibatan pansel dari Kemendagri merupakan wujud dari keseriusan Pj Bupati Buton Tengah dalam menempatkan kepala OPD yang dinilai mampu menjalankan program-program di instansi tersebut.
Pansel nantinya akan menilai berkas yang disampaikan oleh peserta yang mengikuti lelang jabatan. Mulai dari rekam jejak, kompetensi, kualifikasi pendidikan, termasuk penyampaian makalahnya sesuai dengan jabatan yang akan lamar.
Untuk Asessment, lanjut Wujuddin, penilaiannya terkait dengan kompetensi managerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural.
Ditambahan kursi jabatan yang dilelang ada dua yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buton Tengah dan Dinas Pariwisata.
“Dinas Pariwisata ini memasuki masa pensiun 1 januari 2024, sementara untuk Kadis PUTR sudah lama kosong dikarenakan jabatan Kadis sebelumnya di mutasi ke BPBD Buton Tengah, sehingga terjadi kekosongan dan saat ini jabatan itu diisi pelaksana tugas,” tuturnya.
Ditargetkan pada awal Desember 2023 sudah didapatkan hasil lelang terbuka tersebut sehingga Dinas PU dapat diisi pejabat definitif.
“Tahun 2023 ini kita upayakan sudah bisa dilantik untuk dinas PU, sementara Pariwisata belum nanti januari 2024 masuk pensiun sehingga bisa lewat itu baru definitif,” tutupnya. (adm)
