KENDARI, Rubriksultra.com – Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra di Lobby Kantor Gubernur Sultra, Senin 23 Oktober 2023.
Perangkat Daerah Pemprov Sultra yang mengikuti Rakor tersebut meliputi Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektorat, Kepala Dinas, Kepala Biro, Kepala Badan, dan Staf Ahli.
Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto menuturkan, dalam operasional kegiatan ditentukan oleh tiga hal. Yakni, kemampuan mengindentifikasi masalah, perumusan kebijakan, dan implementasi kebijakan.
Tahap identifikasi masalah dilakukan dengan berbasis pada pengelolaan pengetahuan, data dan informasi menjadi sangat penting. Di tahap perumusan kebijakan, kejelian dalam menentukan prioritas dan penganggaran menjadi sangat penting.
“Berbicara kebijakan, ada rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan rencana kerja pemerintahan. Pada saat kita menyusun rencana kerja tidak boleh lari dari kebijakan, strategi, dan implementasinya untuk masyarakat,” tuturnya.
Kata dia, setiap Kepala OPD dituntut agar realisasi belanja sesuai dengan program prioritas yang telah dicanangkan sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Realisasi belanja anggaran setiap perangkat daerah tentu akan kita kejar. Realisasikan belanja yang sesuai dengan program prioritas,” ujar mantan Kapolda Sultra ini.
Andap menekankan agar jajaran perangkat daerah maupun yang ada di Sekretariat Daerah (Setda) untuk lebih memahami aturan. Khususnya soal pengelolaan keuangan yang telah dianggarkan.
Langkah tersebut, merupakan upaya merealisasikan reformasi birokrasi yang merupakan sebuah kebutuhan dan perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Dengan begitu, langkah untuk mewujudkan Sultra lebih maju akan terealisasi.
“Kita harus komitmen melakukan reformasi birokrasi dengan langkah monitoring dan peningkatan kapasitas mulai dari perbaikan SDM hingga regulasi yang akan dijalankan nantinya, tentu prestasi yang sudah diraih saat ini akan semakin meningkat dengan reformasi birokrasi. Daerah semakin maju dan berkembang,” tegasnya.
Tak lupa, Sekjen Kemenkumham RI ini mengajak seluruh jajaran perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra untuk bekerjasama menuntaskan amanah yang diberikan dengan menyelesaikan tahun anggaran 2023 ini dengan baik tanpa cela dan tanpa catatan karena ini menyangkut kehormatan.
Cek administrasi dengan baik, sambung dia, pertanggungjawaban tiap bulan agar tidak menjadi maladministrasi yang menyebabkan potensi kerugian negara. Ketika ada masalah, harus direspon dengan cepat.
“Berbagai harapan masyarakat, kemauan Masyarakat, kita adalah pelayan masyarakat, rencanakan yang baik, kendalikan dengan baik, hari demi hari kita harus lebih baik dan bekerja dengan sepenuh hati,” tandasnya.(adm)
